Fraksi PKS Desak Pemprov Jateng Lakukan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Semarang - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Tengah Riyono meminta pemerintah provinsi Jawa Tengah melakukan akselerasi program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Hal itu berkaitan dengan data dari BPS yang menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang turun sebanyak 102,57 jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen, dari sebelumnya 11,25 persen (September 2021), menjadi 10,93 persen (Maret 2022). Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.

“Angka kemiskinan turun itu sudah bagus, selanjutnya adalah pemprov harus mengalokasikan anggaran untuk program akselerasi pengentasan kemiskinan, agar kemiskinan di jateng ini semakin berkurang,” Ujar Riyono melalui sambungan telepon, Rabu (20/07/2022).

Menurutnya, ada 2 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa tengah dalam melakukan inovasi untuk akselerasi pengentasan kemiskinan tersebut.

Yang pertama adalah melahirkan program dan anggaran yang berbasis kebutuhan lokal dalam pengentasan kemiskinan tersebut.

“Pengentasan kemiskinan tidak bisa disama ratakan programnya, Jika sama bisa dipastikan hasilnya tidak maksimal.“ Ujarnya.

Contohnya, pengentasan kemiskinan di desa, Pemerintah bisa fokus dengan program pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pertanian.

“Atau masyarakat di pesisir, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir misal dengan disupport alat-alat melaut, libatkan ahli di dalamya, juga melibatkan anak-anak muda dalam programnya” Ujarnya.

“Bahkan tidak hanya dibantu alat produksi saja, tetapi juga di bantu untuk membentuk jaringan ekonomi, nelayan sebagai bagian dari plasmanya. Dan itu yg harusnya dilakukan oleh Pemerintah dan atau BUMN/BUMD,” Imbuhnya.

Riyono yang juga merupakan Ketua DPP PKS Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan tersebut juga berharap adanya pendampingan terhadap desa-desa yang masuk kedalam program pengentasan kemiskinan. Mulai dari BUMN, BUMD, ataupun perusahaan asing yang mask ke Indonesia.

“Kita dapat berkolaborasi dengan perusahaan besar nasional dan asing. Misalnya 1 BUMN pegang 5 desa, 1 perusahaan asing pegang 5 desa,” Ujarnya.

"Kemiskinan ini penyakit kronis bangsa, harus ditangani dengan keberanian dan inovasi. Tidak bisa dengan cara - cara biasa yang sudah pernah ada" Tandasnya.