Bersama Kejaksaan, PKS Gorontalo Gelar FGD Anti Korupsi
Gorontalo (7/12) – Lembaga legislatif adalah pilar utama dalam sistem integritas dalam kepemimpinan di daerah. Dalam bahasa sederhana, para anggota dewan merupakan wujud kedaulatan rakyat yang mengutamakan kepentingan publik dan memastikan bahwa eksekutif mempertanggungjawabkan tindakannya. Untuk mengawal anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bidang Kebijakan Publik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Gorontalo melaksanakan kegiatan Focus Group Discusion (FGD) dengan mengambil tema Meneropong Praktik Korupsi Legislatif dan Eksekutif, Sabtu (6/12). Kegiatan ini diikuti oleh 15 anggota legislatif PKS se-Provinsi Gorontalo.
Kegiatan FGD ini dirangkaikan dengan kegiatan evaluasi kinerja aleg yang dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Ketua DPW Gorontalo, Helmi Adam Nento menyatakan FGD tematik dengan peserta aleg ini juga dalam rangka peningkatan kapasitas aleg dalam menunaikan tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Dalam FGD kami mengundang beberapa narasumber untuk memperkaya diskusi para aleg dan juga bisa meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang legislasi dan pengawasan,” ujar Helmi disela-sela kegiatan FGD.
Ketua DPW PKS Helmi Adam Nento mengungkapkan, tema korupsi menjadi topik dalam FGD kali karena dengan fungsi pengawasan anggota dewan, maka DPRD menjadi pusat perjuangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk memberantas korupsi.
“Tema ini penting karena terkait tugas pengawasan anggota DPRD. Makanya diawal masa jabatan tahun pertama ini, kami ingin memback-up para anggota DPRD agar bisa menunaikan tupoksinya sebagai anggota dewan, khususnya tugas pengawasan," paparnya.
Kegiatan FGD kali ini mengundang narasumber dari BPKP dan Kejaksaan Tinggi Negeri Gorontalo, Koordinator Pidana Khusus di Kejati Gorontalo, Koswara. Diskusi panjang tersebut membahas masalah peluang praktik korupsi di legislatif maupun dieksekutif.
Koswara dalam arahan pendeknya menyatakan dan mengingatkan agar senantiasa berhati-hati terhadap berbagai celah ataupun peluang yang tercipta dan bisa berdampak pada korupsi.
Sumber: Humas PKS Gorontalo