Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

"Kemenkumham telah meneliti 18 ribu pantun ini, dan diakui murni karya Irwan Prayitno. Setelah sertifikat dikeluarkan, berarti pengutipan terhadap pantun ini harus mendapatkan izin."

Kalimat menggembirakan itu dikatakan oleh Dwi Prasetyo Santoso. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat itu menyerahkan sertifikat hak cipta untuk enam buku berisi 18 ribu pantun karya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, di Padang, Minggu (20/8/2017).

Kementerian telah meneliti, tutur Dwi, keaslian seluruh pantun tersebut sebelum menerbitkan sertifikat. Sertifikat diberikan dua bulan setelah semua pantun didaftarkan dan terbukti merupakan karya asli Irwan Prayitno berdasar pemeriksaan.

Dwi mengatakan warga bisa mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan sertifikat hak cipta, prosesnya pun cukup mudah.

"Sekarang bisa secara daring hingga lebih memudahkan masyarakat. Tinggal buka laman Kemenkumham, daftarkan karya untuk diterbitkan hak ciptanya," kata dia seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Irwan Prayitno senang dengan apresiasi itu. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan pantun-pantun yang mendapat sertifikat hak cipta itu ia buat secara spontan dalam berbagai acara yang ia hadiri. Sesuai dengan acara, tamu dan tema kegiatan.

Ayah 10 anak itu pun memecahkan rekor "Kepala Daerah yang Menciptakan Pantun Terbanyak" dan layak mendapatkan ganjaran dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

"Rekor ini bukan nasional, tetapi rekor dunia," kata tim MURI Andre, kala menyerahkan penghargaan di hari dan tanggal yang sama.

Ia mengatakan jumlah pantun yang dibuat dan menjadi penilaian MURI sekitar 18 ribu, dan masih berpotensi bertambah.

Setali tiga uang dengan dengan Kementerian Hukum dan HAM, MURI pun telah melakukan pengecekan terhadap kepala daerah lain yang mungkin juga pernah membuat banyak pantun, salah satunya melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Usai mendapatkan pelecut prestasi itu, Irwan menyimpan sebuah harapan, "Kita berharap budaya ini bisa hidup di jajaran Pemprov Sumbar," tuturnya.