Kesenjangan Kesejahteraan Rakyat Makin Lebar
Pemerintah mengklaim angka kemiskinan turun dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Namun kesenjangan ekonomi diantara lapisan masyarakat semakin menganga. Gap kesejahteraan tersebut bisa menjadi masalah serius jika pemerintah tak segera menanggulanginya. Bagaimana pandangan PKS soal penanggulangan kemiskinan dan aksinya dalam membantu korban bencana? Berikut wawancara pks.id dengan Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes.
Penanggulangan angka kemiskinan pemerintah sudah baik belum?
Saya tidak terlalu percaya begitu saja dengan angka kemiskinan, apalagi kalau dibuatkan angka garis kemiskinan. Misalnya saja pemerintah menyebut batas kemiskinan belanja 1 dolar per hari ukuran kita. Ukuran dunia katakanlah PBB, 2 dolar per hari. Itu saja sudah menjadi perbedaan yang sangat tajam, ini kacamata global yang memang layak menurut standar dunia bukan layak untuk kita.
Oleh karena itu, kita becermin pada angka-angka yang lebih global jumlah kemiskinan kita sungguh luar biasa. Bisa tembus 80 hingga 100 juta.
Kalau disebutkan satu jiwa belanja 2 dolar/ hari, bukan keluarga. Itu angka kemiskinannya. Yang perlu disoroti kebijakannya. Kebijakan terhadap kemiskinan tidak menampakkan sesuatu yang dilihat oleh publik bukan sesuatu yang substantif.
Pemerintah terlalu sibuk dengan pencitraan. Kerja yang substantif belum bisa dilihat. Belum ada. Ini yang menyebabkan kita perlu benar-benar belum secara kritis dan mengikuti terus-menerus karena kemiskinan akan menjadi persoalan sosial yang sangat serius. Dalam agama Islam dikenal dengan kaidah, Kaadal faqru an yakuuna kufron kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Kekufuran itu bisa berupa perilaku kriminal, perilaku antisosial.
Gap antara kemiskinan dengan orang-orang yang memiliki kekayaan ditambah lagi dengan isu ras, karena semua tahu 80 persen kekayaan Indonesia dikuasai hanya segelintir orang. Segelintir orang ini kebanyakan adalah pihak tertentu, pribumi dan nonpribumi, ini juga isu yang sangat sensitif. Wajar kalau rakyat memandangnya bahwa gap ini akan menjadi sesuatu yang serius kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang kondusif.
Substansinya adalah keadilan. Bagi yang lemah diberikan fasilitas supaya dia dapat berdiri sendiri. Dimudahkan proses perizinan, dibantu marketingnya, dibantu proses produksinya supaya mereka perlahan punya kemandirian ekonomi, supaya gapnya tidak terlalu besar. Inilah yang diharapkan oleh rakyat terhadap Jokowi karena ia terlanjur dipersepsikan sebagai presiden yang dekat dengan rakyat. Tinggal kita kritisi kebijakan mana yang berpihak kepada rakyat. Jangan sampai kebijakan ekonomi dimenangkan oleh pemilik modal yang kuat.
Berarti tidak benar yang dikatakan Menko PMK tentang angka kemiskinan itu turun?
Masalah angka itu kan merujuk kepada BPS. Kalau BPS mengeluarkan sesuatu itu dianggap rujukan formal, paling valid. Jika bicara itu, semua orang akan mengatakan (angka kemiskinan) itu turun. Sebagai politisi kita tidak boleh hanya berhenti pada tataran angka tersebut. Kita diberi kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kita cerminkan angka tersebut dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya. Di situlah partai politik yang anggota dewan kan memberikan suara. Menyampaikan pandangan kritisnya, apa yang didapatkan di lapangan. Agar terjadi check and balance. Tidak bisa menerima mentah begitu saja.
Sektor penanggulangan bencana bagaimana?
Kita harus memahami karakteristik negeri kita yang mudah terkena bencana. Tentu harus ada dana cadangan, tinggal bagaimana harus rasional artinya harus ada hitung-hitungan berapa besarnya. Ini patut dijadikan sesuatu perbincangan antarpemerintah dengan komisi terkait.
Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Sebab setiap kali ada bencana pemerintah wajib mendorong seluruh pihak untuk membantu. Ini soal kesetiakawanan nasional, kegotongroyongan dan senasib sepenanggungan bangsa. Swasta yang memiliki kekayaan harus dirangkul oleh pemerintah sehingga tidak bersandar pada APBN yang sangat sedikit. Agar bantuan bisa optimal.
Yang dilakukan PKS sendiri dalam menghadapi bencana?
PKS sendiri sejak dahulu kala begitu, selalu hadir. Meski kami tidak punya uang yang cukup, kami ingin memberikan semacam pesan kepada masyarakat bahwa kami hadir untuk membantu dan itu kami buktikan. Kader yang dekat dengan wilayah harus segera memberikan bantuan, setidaknya memberikan laporan kepada DPP.
Apa sesungguhnya yang terjadi di sana, informasi ini menjadi sangat penting. Ini menunjukkan, PKS sebagai partai politik juga harus concern pada persoalan yang melanda masyarakat. PKS sendiri selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak swasta, tidak main sendiri. Termasuk koordinasi dengan pemerintah. Karena ini persoalan nyawa, musibah, harus sama-sama kita saling membantu.(msm)