Suzie S. Sudarman: Indonesia Perlu Kemandirian Diplomasi dan Ilmu Pengetahuan di Tengah Geopolitik Global

JAKARTA — Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tinjauan Soal Lingkungan Strategis Nasional Dua Tahun Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto” pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Kantor DPTP PKS, Jakarta menghadirkan Suzie S. Sudarman, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia sekaligus Direktur American Studies Center Universitas Indonesia, sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Suzie menguraikan dinamika lingkungan strategis nasional dengan menempatkan Indonesia dalam lanskap geopolitik global yang semakin kompleks, terutama dalam relasi antarnegara, hukum internasional, politik energi, konflik Timur Tengah, serta tantangan kemandirian ilmu pengetahuan bagi negara-negara nonblok.

"FGD ini menjadi ruang refleksi strategis bagi PKS untuk membaca arah perubahan global dan implikasinya terhadap kebijakan nasional Indonesia. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa kekuatan negara tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas ekonomi, militer, atau diplomasi formal, tetapi juga oleh kemampuan bangsa membangun ilmu pengetahuan yang inklusif, mandiri, dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujar Suzie.

Salah satu pokok penting yang mengemuka adalah perlunya Indonesia menjaga kemandirian posisi politik luar negeri di tengah kompetisi kekuatan besar dunia. Suzie menjelaskan bahwa negara-negara kuat dalam sejarah hubungan internasional cenderung melakukan ekspansi pengaruh, baik melalui instrumen militer, ekonomi, ideologi, maupun sistem pengetahuan. Karena itu, negara seperti Indonesia perlu memiliki ketahanan konseptual dan kebijakan luar negeri yang tidak sekadar mengikuti cara pandang negara adidaya.

Dalam pembahasan mengenai geopolitik Timur Tengah, FGD menyoroti bagaimana isu energi, minyak bumi, keamanan Israel, hubungan Arab-Israel, serta kepentingan negara-negara besar telah lama menjadi faktor dominan dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Konflik kawasan tidak dapat dilepaskan dari pertemuan antara kepentingan energi, keamanan, ekonomi global, dan politik identitas.

Forum juga mencermati bahwa dalam perkembangan mutakhir, perang dan konflik tidak lagi hanya berkaitan dengan kompleks industri militer, tetapi juga dengan spekulasi ekonomi digital, volatilitas komoditas, dan kapitalisasi krisis. Perubahan ini menuntut Indonesia untuk memiliki pembacaan yang lebih tajam terhadap hubungan antara perang, energi, pasar global, teknologi finansial, dan stabilitas nasional.

Bagi Indonesia, salah satu pesan utama dari diskusi ini adalah pentingnya menempatkan ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi, riset dasar, dan riset terapan sebagai bagian dari kekuatan strategis bangsa. Perguruan tinggi tidak boleh hanya dipandang sebagai penyedia gelar akademik, melainkan sebagai pusat produksi pengetahuan yang mampu menjawab kebuntuan nasional dan memberi kontribusi terhadap persoalan global, termasuk isu kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

MPP PKS memandang bahwa pembacaan lingkungan strategis nasional harus dilakukan secara mendalam, kritis, dan berbasis ilmu. Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak reaktif, tetapi berpijak pada pemahaman historis, geopolitik, ekonomi, budaya, serta kepentingan rakyat. Dalam konteks dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, refleksi seperti ini penting untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan, keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan publik.

Melalui FGD ini, PKS menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan forum-forum pemikiran strategis sebagai bagian dari kontribusi partai dalam memperkuat kualitas demokrasi, tata kelola negara, dan arah kebijakan nasional. PKS juga mendorong agar pemerintah menjadikan ilmu pengetahuan, diplomasi independen, keberpihakan pada rakyat, dan konsistensi terhadap hukum internasional sebagai fondasi utama dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin tidak pasti.

Beberapa poin-poin penting yang disampaikan Suzie S. Sudarman dalam FGD MPP PKS:

Pertama, Indonesia perlu membaca ulang posisi strategisnya di tengah perubahan geopolitik global. Kompetisi negara-negara besar, khususnya dalam isu energi, keamanan, dan pengaruh politik, menuntut Indonesia untuk menjaga kedaulatan sikap dan tidak terjebak dalam kepentingan blok kekuatan tertentu.

Kedua, politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada hukum internasional dan kepentingan negara-negara nonblok. Kekuatan diplomasi Indonesia akan semakin bermakna apabila ditopang oleh basis pengetahuan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.

Ketiga, perguruan tinggi dan dunia akademik harus menjadi sumber kekuatan strategis nasional. Riset, pendidikan, dan produksi gagasan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik, memperkuat kemandirian bangsa, serta memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah global.

Keempat, isu Palestina tetap menjadi ujian moral dan diplomatik bagi dunia internasional. Indonesia perlu terus memainkan peran aktif, bukan hanya melalui sikap politik, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran, diplomasi, dan ilmu pengetahuan yang mampu menembus kebuntuan global.

Kelima, konflik global kini semakin terkait dengan energi, spekulasi ekonomi, teknologi digital, dan kepentingan pasar. Karena itu, Indonesia harus memiliki instrumen analisis yang lebih tajam dalam membaca risiko global terhadap stabilitas nasional.

"FGD ini menjadi bagian dari ikhtiar intelektual dan politik PKS untuk menghadirkan pembacaan strategis terhadap arah bangsa. Di tengah dinamika global yang terus berubah, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu berpikir jernih, bertindak mandiri, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi kebijakan publik," tutup Suzie.