SIARAN PERS DPP PKS BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT RENTAN DAN DISABILITAS "Hadirkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif, DPP PKS Susun Kurikulum Pembinaan UMKM Berbasis Praktik Nyata"
Jakarta, 16 September 2026 — Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) melalui Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas sukses menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum Pembinaan UMKM. Acara ini dirancang khusus untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif—termasuk penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si., menegaskan bahwa kemandirian ekonomi harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali, terutamanya bagi masyarakat rentan dan penyandang disabilitas yang sering kali menghadapi hambatan struktural dalam dunia usaha.
"Usaha yang besar tidak lahir dari modal yang besar, tetapi dari mimpi yang besar, tindakan yang konsisten, dan kemauan untuk terus belajar," ujar Bu Netty dalam arahannya, menekankan pentingnya membangun mentalitas wirausaha yang tangguh dan adaptif.
Kurikulum Inklusif Berbasis Experiential Learning
Panduan kurikulum pembinaan UMKM yang dibahas dalam FGD ini mengusung format terstruktur 8 bab pembelajaran. Kurikulum ini dirancang berbeda karena menggunakan pendekatan experiential learning, di mana peserta tidak hanya menerima teori, tetapi langsung mempraktikkan materi pada usaha mereka melalui lembar kerja, studi kasus, dan pendampingan intensif.
Dalam sesi pemaparan materi panduan kurikulum, narasumber pertaman, Tien Mulyanthi A.Md., S.E., M.Sc., BKP (Direktur Eksekutif TERALA Foundation sekaligus pakar pembangunan inklusif dan hak disabilitas) memaparkan pentingnya aksesibilitas serta tata kelola yang ramah disabilitas dalam pengembangan wirausaha. Beliau menekankan bahwa penyandang disabilitas, khususnya perempuan dan generasi muda, harus diberikan ruang dan dukungan setara agar dapat berpartisipasi aktif dalam rantai pasok ekonomi nasional.
Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Rini Pura Kirana, M.Eng., turut memberikan pengayaan mendalam terkait teknis implementasi modul pelatihan, tata kelola keuangan yang tepat (termasuk perhitungan Harga Pokok Produksi/HPP), hingga strategi digitalisasi pemasaran. Panduan kurikulum ini menargetkan penciptaan 13 dokumen bisnis nyata bagi para peserta—mulai dari Vision Board, analisis SWOT, Business Model Canvas (BMC), strategi pemasaran (Marketing Plan), laporan arus kas (Cash Flow), Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga Pitch Deck untuk memikat investor—serta penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) 90 Hari yang terukur.
Komitmen Nyata Peningkatan Kelas UMKM
Melalui peluncuran panduan kurikulum ini, DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas berharap program pembinaan UMKM di seluruh Indonesia dapat berjalan lebih terarah, aplikatif, dan berorientasi pada hasil nyata (output-oriented). Sinergi antara peserta, mentor, fasilitator, pemerintah, dan dunia usaha akan terus diperkuat demi mewujudkan UMKM Indonesia yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing global.