Berita PKS

Satu Tahun Pandemi di Indonesia, Pemimpin Bingung Rakyat Jadi Korban

04 Mar 2021 | 06:34 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Jakarta - Hari Selasa (02/03/2020) kemarin tepat satu tahun sudah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, dengan total kasus tercatat 1.347.026 orang terkonfirmasi positif dan kasus aktif per hari ini sebanyak 149.645 orang.

Keadaan ini dinilai oleh Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher. Menurutnya refleksi dan evaluasi besar harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat capaian kasus itu bukan sekadar angka tanpa makna. Akan tetapi, efek dari rangkaian statement, kebijakan, anggaran dan polemik yang dilakukan pemerintah berdampak langsung pada rakyat. "Sudahkah langkah pemerintah tepat selama ini? Saatnya periksa kembali peta jalan penanganan pandemi COVID-19, jangan malah mengendurkan langkah. Pemerintah bingung, justru rakyat yang jadi korban," tegas Netty , dalam rilis medianya (03/02/2021).

Sampai saat ini tercatat jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 36.518 orang.

"Mereka adalah rakyat yang menjadi korban, yang seharusnya dilindungi segenap jiwa dan raganya oleh pemerintah sebagaimana amanat konstitusi. Jangan pernah abai tentang hal ini, terlebih lagi sudah terdapat mutasi COVID-19 di Indonesia," tambahnya.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini memberi catatan atas satu tahun pandemi di Indonesia, pertama, keseriusan untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik. Cuitan, seloroh, dan canda yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat pemerintah tidak terjadi lagi dalam kebijakan apapun, apalagi dalam konteks bencana.

Kedua, soal kebijakan 3T dan kesiapsiagaan penanganan kesehatan. "Pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kapasitas 3T yang sudah dilakukan selama ini. Pastikan penggunaan alat test yang standar untuk mendapatkan hasil akurat.

Selanjutnya, pemerintah menginformasikan sudah memeriksa 10.868.049 spesimen dari 7.243.182 orang yang diambil sampelnya. Jika mengambil standar WHO yang mengharuskan tracing paling tidak 30 orang tiap 1 kasus positif, seharusnya dari 1,347 juta kasus positif setidaknya sejumlah 30 juta orang yang harus diperiksa dan dites," katanya.

Ketiga, yakni skema kolaborasi yang mesti optimal dengan berbagai pihak. "Pandemi ini harus dilakukan dengan semangat kolaborasi antara semua pihak secara simultan, baik pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat.

Keempat, Pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari perilaku koruptif. Aparat penegak hukum harus in charge mengawasi setiap prosesnya dan mengadili dengan tegas pihak yang melanggar.

Kelima, terkait vaksinasi, pemerintah harus berpedoman pada peta jalan vaksinasi yang sudah disepakati, jangan sampai melakukan tindakan di luar ketentuan dan kewenangan tanpa dikomunikasikan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk DPR. Jangan sampai target herd immunity gagal karena ada faktor lain dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi," tutup Netty.