PKS Tegaskan Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga di Tengah Disrupsi Sosial dan Teknologi
JAKARTA — Di tengah laju perubahan sosial yang semakin cepat dan penetrasi teknologi digital yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, ketahanan keluarga kembali menjadi isu strategis yang menentukan arah masa depan bangsa. Dalam konteks inilah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa keluarga harus ditempatkan sebagai pusat pembangunan nasional, bukan sekadar unit sosial terkecil yang berjalan mengikuti dinamika zaman.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota KPKK Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Sri Utami, melalui pemaparan bertajuk “Keluarga Pusat Pembangunan Bangsa”.
Menurut Sri Utami, pembangunan bangsa yang berkelanjutan tidak dapat hanya diukur melalui indikator ekonomi, infrastruktur, maupun capaian pertumbuhan semata. Lebih dari itu, kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai ruang pertama pembentukan karakter, moralitas, serta kepribadian generasi penerus.
“Keluarga bukan sekadar tempat tumbuh dan berkembangnya anak, tetapi menjadi pondasi utama lahirnya generasi yang akan menentukan arah masa depan masyarakat dan negara,” ujar Sri Utami.
Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa keluarga menghadapi tekanan yang tidak ringan. Transformasi digital, perubahan pola interaksi sosial, hingga meningkatnya individualisme dinilai telah memengaruhi relasi antaranggota keluarga secara signifikan.
Sri Utami menyoroti bahwa ikatan emosional dalam keluarga mulai mengalami pelemahan. Intensitas komunikasi antaranggota keluarga berkurang, sementara berbagai persoalan domestik semakin kompleks.
Berbagai fenomena sosial dalam satu dekade terakhir menjadi indikator bahwa ketahanan keluarga membutuhkan perhatian serius. Meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan keluarga, hingga fenomena nomophobia—ketergantungan berlebihan terhadap gawai—menjadi tantangan nyata yang memengaruhi kualitas kehidupan keluarga Indonesia.
Tak hanya itu, muncul pula fenomena fatherless, relasi parasosial, hingga istilah “generasi stroberi” yang menggambarkan kerentanan psikologis sebagian generasi muda dalam menghadapi tekanan kehidupan modern.
Fenomena-fenomena tersebut, menurut Sri Utami, menjadi alarm penting bahwa pembangunan nasional belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan keluarga sebagai basis utama masyarakat.
“Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada ketahanan keluarga. Karena itu, keluarga harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional,” tegasnya.
Dalam perspektif pembangunan nasional, Sri Utami berpandangan bahwa pendekatan terhadap keluarga tidak boleh bersifat sektoral atau parsial. Penguatan keluarga harus ditempatkan sebagai strategi pembangunan lintas sektor melalui pengarusutamaan keluarga (family mainstreaming).
Artinya, setiap kebijakan publik—mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi—perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas dan ketahanan keluarga.
Kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga tata ruang sosial semestinya memiliki perspektif keluarga agar pembangunan tidak kehilangan orientasi manusianya.
Dalam konteks tersebut, Sri Utami menegaskan bahwa PKS sebagai partai Islam berkarakter rahmatan lil ‘alamin memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjadi pelopor agenda ketahanan keluarga.
Seluruh kader, pengurus, hingga pejabat publik dari PKS diharapkan menjadi teladan dalam membangun keluarga yang harmonis, produktif, dan tangguh menghadapi perubahan zaman.
“Ketahanan keluarga bukan hanya urusan domestik, tetapi bagian penting dari pembangunan bangsa. Dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat yang sehat dan negara yang kokoh,” katanya.
Pada akhirnya, pembangunan bangsa yang kuat tidak hanya dimulai dari ruang sidang parlemen, pusat pemerintahan, atau kawasan industri. Ia justru berakar dari ruang-ruang kecil bernama keluarga—tempat nilai, etika, tanggung jawab, dan ketahanan mental pertama kali dibentuk.
Karena itu, ketika keluarga kuat, masyarakat akan lebih resilien menghadapi krisis sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebaliknya, jika institusi keluarga rapuh, maka pembangunan sebesar apa pun berisiko kehilangan fondasi utamanya.
Melalui komitmen terhadap agenda ketahanan keluarga, PKS menegaskan bahwa pembangunan nasional semestinya tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas keluarga Indonesia semakin kokoh sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.