PKS Serap Aspirasi Publik dan Dorong Kajian Akademik Wacana Pilkada oleh DPRD
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menyatakan, partainya tidak akan terburu-buru menyatakan sikap tentang wacana kepala daerah ditunjuk DPRD.
Kholid menyebut PKS saat ini sedang menerima masukan dari DPW dan DPD partai mengenai wacana tersebut.
“Kami punya mekanisme di internal kami. Ya makanya sekarang kami ingin mendengarkan dari dewan pimpinan wilayah, dari dewan pimpinan daerah, ya dari kader-kader di daerah, ya bagaimanakah pandangan-pandangan mereka,” kata Kholid di kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Kholid menegaskan, PKS tidak hanya akan menyerap aspirasi dari kader internal partai, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan masyarakat luas.
Mulai dari kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan (ormas), elemen masyarakat sipil, hingga para tokoh politik dan tokoh bangsa.
“Ini bukan sekadar soal sikap partai, tetapi menyangkut masa depan demokrasi lokal. Karena itu, pandangan dari akademisi, ormas, masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh bangsa sangat penting untuk didengar,” ujarnya.
PKS, lanjut Kholid, mendorong agar pembahasan wacana sistem pilkada dilakukan secara demokratis di DPR RI dengan prinsip meaningful participation, yakni partisipasi publik yang bermakna, terbuka, dan substantif, bukan sekadar formalitas.
Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung pada dasarnya sama-sama memiliki dasar konstitusional dan berada dalam koridor demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Yang terpenting bukan semata-mata langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana sistem tersebut mampu melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, berintegritas, dan meminimalkan praktik politik uang,” ujar Kholid.
PKS disebutnya akan melakukan kajian akademis lebih dulu mengenai wacana yang berpotensi meniadakan pilkada langsung itu.
"Pilkada langsung ini sudah berjalan selama 20 tahun. Apa kira-kira evaluasinya? Penting harus ada evaluasinya. Kita harus objektif, harus rasional, akademik apa evaluasi pilkada langsung selama 20 tahun, lalu kemudian apa alternatifnya," tutur Kholid.
"Jika memang ada koreksinya, nah itu harus kita bahas di atas meja, terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Ya ini ingin kita dorong, kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan," ungkapnya.
Lebih lanjut Kholid menyatakan, faktor penting yang akan dibahas partainya adalah persoalan politik uang.
Menurutnya, sistem pilkada harus diupayakan untuk memitigasi politik uang.
"Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politics yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat mana sistem yang bisa memitigasi money politics," katanya.
"Karena begini, kualitas dari politik, kepemimpinan politik, ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur sistem politik itu dijalankan," imbuhnya.