PKS Sambut Positif Langkah Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Udara untuk Palestina

JAKARTA— Ketua DPP PKS Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri, Syahrul Aidi Maazat, menyambut positif langkah Pemerintah Indonesia yang mengirimkan bantuan makanan untuk warga Gaza melalui udara dengan pasukan TNI. 

Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas organisasi dan menjadi bukti nyata keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Ini adalah sebuah tindakan bersejarah di momentum bersejarah, tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, ketika kita berhasil mengirimkan bantuan makanan ke Jalur Gaza. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepedulian kemanusiaan, tetapi juga wujud nyata amanat undang-undang kita yang menolak segala bentuk penjajahan,” ujar Syahrul Aidi dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

Ia menegaskan, bantuan ini sekaligus mengingatkan fakta sejarah bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 

“Kita punya hutang sejarah. Tindakan ini sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang sejak lama mendukung penuh perjuangan Palestina,” lanjutnya.

Syahrul Aidi juga menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi leader dalam mengonsolidasikan negara-negara di kawasan Asia maupun dunia Islam. Dukungan politis, kata dia, harus diberikan terhadap dinamika kesepakatan yang tengah berlangsung, termasuk proses gencatan senjata antara Hamas dan faksi-faksi perjuangan Palestina dengan pihak Zionis Israel yang difasilitasi Mesir dan Qatar.

“Kita harus mendorong agar gelombang dukungan internasional ini menjadi sebuah kekuatan untuk menghambat kesewenang-wenangan Israel. Logika kemanusiaan sudah dilanggar. Bahkan negara-negara Eropa pun kini semakin banyak yang menyatakan dukungan kepada Palestina,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahrul Aidi meyakini dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia dapat mengambil peran inisiatif sebagai penggerak kekuatan politik dunia menuju perdamaian.

Namun, ia menekankan bahwa keadilan harus menjadi syarat utama dalam kesepakatan.

“Kita tidak ingin ada tuntutan yang melucuti warga sipil. Itu jelas tidak bisa lagi dijadikan bahan negosiasi. Alhamdulillah, upaya-upaya ke arah ini sudah mulai dilakukan, dan ini adalah harapan para aktivis serta pejuang kemanusiaan,” pungkasnya. (AJP)