PKS: Lingkungan Bebas Perundungan Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, mengajak semua pihak berkolaborasi menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi maraknya kembali kasus perundungan di kalangan pelajar, seperti peristiwa di SMP Blitar yang melibatkan belasan pelaku, hingga meninggalnya siswa SMA di Garut dan siswa SD di Bangka Selatan yang diduga menjadi korban perundungan.

“Kita prihatin dengan terulangnya kasus perundungan di satuan pendidikan, apalagi hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Ini tentu tidak bisa dianggap remeh,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, persoalan perundungan disebabkan oleh berbagai faktor. Banyaknya konten kekerasan yang mudah diakses serta krisis keteladanan dinilai memengaruhi perilaku anak. Karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap satuan pendidikan, tetapi juga perlu melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

“Perundungan harus dilihat secara komprehensif karena faktor penyebabnya tidak berdiri sendiri,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Kurniasih menyebut, regulasi untuk mencegah perundungan sebenarnya sudah ada. Tantangannya kini adalah pada aspek penegakan di lapangan dan bagaimana menjadikannya budaya yang tertanam di rumah, masyarakat, dan satuan pendidikan.

“Ada simulasi, penanaman karakter yang terstruktur, forum orang tua, dan sekolah yang dikuatkan dengan isu pencegahan perundungan. Kurikulum pun diselipkan materi pendidikan karakter dan pencegahan perundungan yang disesuaikan dengan usia anak-anak,” lanjutnya.

PKS, kata Kurniasih, mengajak seluruh elemen bangsa bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bebas perundungan demi membentuk karakter anak Indonesia menjadi pemimpin masa depan yang unggul.

“Bangun bersama karakter anak-anak kita agar menjadi pemimpin hebat dan mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Kita ingin mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Kuatkan forum-forum kolaboratif antara orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menghadirkan realitas rumah, sekolah, dan lingkungan yang ramah anak.” pungkasnya. (MF)