PKS Kokohkan Khidmat Kepada Purna TKI di Jawa Timur
Ponorogo (9/10) - Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Adang Sudrajat menilai PKS selama ini sangat konsern terhadap pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri.
"Hal tersebut dilalukan melalui kader-kader PKS yang tergabung di dalam Pusat Informasi Partai (PIP) di luar negeri. Di dalam negeri PKS melakukan pelayanan terhadap purna-TKI serta keluarganya," kata Adang dalam workshop Pengokohan Khidmat kepada Purna TKI di Kabupaten Ponorogo, pada Ahad (8/10/2017).
Bentuk khidmat yang diberikan kepada Purna TKI dan keluarganya, menurutnya, adalah melalui program pemberdayaan ekonomi Purna TKI, melakukan advokasi penanganan permasalahan TKI, dan juga pembinaan terhadap anak-anak TKI yang ditinggalkan orangtuanya bekerja ke luar negeri.
"Kami melakukan berbagai program pelayanan bekerjasama dengan bidang-bidang lain di struktur PKS, pemberdayaan ekonomi purna TKI akan bekerja sama dengan Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) melalui program pendampingan usaha para Purna TKI, dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) melalui pembinaan Purna TKI perempuan serta istri TKI yang bekerja di luar negeri dan juga pembinaan anak-anak TKI melalui pelatihan serta pendampingan kepada mereka," ungkapnya.
Dalam segi advokasi dan kebijakan, lanjutnya, BPPN akan memberdayakan kepala daerah yang diusung oleh PKS dan anggota DPRD Kabupaten untuk mengadvokasi permasalahan yg dialami oleh TKI dan keluarganya, selain itu juga pejabat publik tersebut didorong untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada TKI dan keluarganya.
Workshop pengokohan khidmat terhadap Purna TKI ini disambut antusias oleh pengurus DPD PKS se-Jawa Timur, seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Ponorogo Samsudi.
"Kami menyambut baik dan antusias workshop ini, kami merasa arahan yang disampaikan sudah jelas dan memberikan gambaran yang cukup bagaimana mengelola program khidmat terhadap Purna TKI, saya langsung mengimbau kepada seluruh pengurus bidang yang terkait program ini untuk segera mengambil 'action' dan langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan pelayanan. Ini merupakan komitmen kami untuk terus berkhidmat kepada masyarakat Ponorogo," ungkap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo ini yang juga merupakan Purna TKI.