PKS: Kembali ke Pangan Lokal, Batalkan Cetak Sawah Baru
Semarang (05/05) -- Wabah Covid mengharuskan kita siap semua dalam segala aspek. Pangan adalah hal krusial dan wajib dipenuhi oleh negara karena pangan merupakan hak asasi manusia.
Itu mandat World Conference PBB 1993 yang harus dilaksanakan oleh semua negara di dunia. Ada 3 kewajiban negara soal pangan; memenuhi, melindungi dan menghormati.
"Indonesia sedang devisit pangan, ini harus dicarikan jalan keluar yang tepat agar kebijakan yang dibuat oleh Presiden tidak menambah krisis multidimensi di era corona ini," kata Riyono Ketua DPP Pekerja Petani Nelayan PKS.
Wacana cetak sawah baru seluas 600.000 Ha oleh pemerintah dan BUMN membuat PKS bertanya-tanya. Potensi kegagalan tinggi dan biaya sangat besar. Catatan PKS pada periode pertama Jokowi membuat program cetak sawah baru dengan luasan 1 Juta Hektar dengan biaya hampir 6 T gagal dilaksanakan. Hanya terealisasi 500.000 Ha.
Perlu diketahui Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi cetak sawah pada 2016 bagi 138 kabupaten sebesar Rp 16 juta per hektare, Serta khusus untuk daerah Maluku dan Papua sebesar Rp 19 juta per hektare.
"Buat apa cetak 600.000 Ha sawah baru? Selain membutuhkan biaya rata - rata di luar Jawa 17 Juta per Ha sehingga minimal butuh 10 T lebih. Terus 500 ribu Ha yang sudah dicetak sekarang gimana? Berpotensi gagal seperti era pertama Jokowi memimpin," tambah Riyono.
PKS menawarkan agar Presiden fokus kepada ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Menghormati pangan lokal bisa jadi solusi. Keanekaragaman pangan lokal sangat mampu menjadi solusi atas kebutuhan pangan di daerah.
"Jangan diartikan selalu bahwa pangan itu hanya beras, ini harus diinstal ulang ke seluruh rakyat bahwa pangan lokal saat ini sangat penting bagi ketahanan pangan di tengah situasi pandemi corona. Ada 30 jenis pangan lokal penghasil karbohidrat selain beras," ungkap Riyono.
"Daripada membuat program cetak sawah baru yang terbukti gagal, lebih baik perkuat pangan lokal yang beraneka ragam dan sudah dimiliki oleh masing - masing daerah dan dana 10 T bisa menambah program recovery pasca covid 19," tutup Riyono.