PKS Dorong Pemanfaatan Teknologi Canggih untuk Mitigasi Kebakaran Hutan di Indonesia

JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Agus Ismail, menyerukan percepatan pemanfaatan teknologi berbasis remote sensing dan machine learning untuk meningkatkan efektivitas mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Seruan ini disampaikan menyusul kekhawatiran atas tren karhutla dalam lima tahun terakhir yang terus membebani lingkungan, kesehatan masyarakat, dan upaya pengendalian perubahan iklim.

“Pemerintah harus mengedepankan mitigasi berbasis teknologi, mulai dari pelarangan metode pembukaan lahan dengan api, pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal,” ujar Ismail di Jakarta, Rabu (23/7).

Pendekatan berbasis _remote sensing_ dan _machine learning_ dapat merevolusi sistem deteksi dini kebakaran di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan analisis cepat terhadap data citra satelit—seperti dari Sentinel-2 atau MODIS—yang memantau suhu permukaan, indeks vegetasi, dan titik panas. Data tersebut kemudian diproses melalui algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kebakaran aktif maupun potensi kebakaran yang belum terdeteksi secara konvensional.

“Kami mendorong pemerintah untuk segera menyediakan infrastruktur pendukung berbasis teknologi ini agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara real-time dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dampak kebakaran hutan tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, kata dia, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan publik dan ekonomi. Paparan asap dan partikel polutan telah terbukti menyebabkan lonjakan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata dan kulit, serta peningkatan risiko kematian pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Menurut proyeksi sejumlah studi kesehatan, kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat menyebabkan hingga 36.000 kematian dini setiap tahunnya di wilayah terdampak.

“Penurunan kualitas tanah, pencemaran air, dan krisis udara bersih adalah ancaman nyata yang harus ditangani lintas sektor,” tegas Ismail.

PKS menilai tanpa langkah progresif berbasis data dan teknologi, Indonesia akan terus menghadapi siklus kebakaran hutan yang berulang setiap musim kemarau—dengan konsekuensi yang semakin berat di tengah perubahan iklim global.

Diketahui data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut luas kebakaran hutan pada tahun 2023 melonjak hingga hampir satu juta hektare. Namun, pada tahun 2024, Indonesia mencatat penurunan signifikan, dengan hanya 283.000 hektare hutan yang terbakar, disertai penurunan kehilangan hutan primer sebesar 11%.

Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sekitar 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia.