PKS Desak Kemenhub Tekan Biaya Transportasi, Soroti Penurunan Kelas Menengah
JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mengambil langkah nyata menekan tingginya biaya transportasi yang selama ini menggerus pendapatan masyarakat, khususnya di kota-kota besar.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menyoroti hasil Survei Biaya Hidup BPS yang menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi di kota-kota besar di Indonesia berkontribusi hingga 12,46 persen dari total biaya hidup masyarakat.
Padahal, menurut standar Bank Dunia, pengeluaran ideal untuk transportasi tidak seharusnya melebihi 10 persen dari total penghasilan.
“Di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Surabaya, biaya transportasi bukan hanya soal tarif angkutan umum. Ongkos perjalanan menuju stasiun atau halte yang disebut first mile juga menyumbang mahalnya pengeluaran masyarakat," tutur Handi dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).
"Tiket kereta memang murah, hanya Rp 3.500 hingga Rp 6.000, tapi untuk sampai ke stasiun bisa habis Rp 25.000 untuk ojek online, belum lagi biaya parkir Rp 10.000. Ini yang membuat total biaya transportasi membengkak,” ujar Handi.
Menurutnya, mahalnya transportasi menjadi salah satu penyebab utama menurunnya jumlah kelas menengah. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024 turun sekitar 10 juta orang.
“Penurunan ini mengindikasikan tekanan ekonomi yang nyata di tengah masyarakat. Selain biaya transportasi, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perubahan pola konsumsi ikut mendorong kelas menengah jatuh ke kelompok ekonomi lebih rendah,” jelasnya.
PKS menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Salah satu kunci solusi adalah memperkuat integrasi moda transportasi dan meningkatkan aksesibilitas dari kawasan pemukiman ke jaringan angkutan massal.
“Pemerintah perlu menyediakan tempat parkir vertikal yang terjangkau di dekat stasiun, memperkuat transportasi pengumpan (feeder), serta meninjau kembali tarif ojek online yang menjadi beban berat bagi masyarakat. Ini langkah konkret menyelesaikan akar masalah,” tambah Handi.
Ia pun mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera bertindak.
“Daerah-daerah yang sudah punya sistem transportasi terintegrasi harus terus ditingkatkan. Sementara daerah yang belum, harus segera menyusun kebijakan. Ini penting agar fasilitas transportasi yang murah dan terjangkau bisa dinikmati oleh masyarakat luas,” pungkasnya.