PKS: Cukai Minuman Manis Harus Jadi Instrumen Kesehatan Publik yang Berkeadilan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang tercantum dalam APBN 2026 seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

“PKS memandang kebijakan cukai MBDK bukan semata soal fiskal, melainkan instrumen kesehatan publik. Oleh karena itu, penerimaannya harus dikembalikan untuk memperkuat sistem kesehatan: mulai dari BPJS, program gizi anak, hingga edukasi hidup sehat. Dengan begitu, rakyat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini,” ujar Kholid di Jakarta, Selasa (26/8).

Kholid, yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, menekankan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya kasus diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya. Dalam konteks itu, cukai bisa berfungsi ganda: mengubah perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat sekaligus memberikan ruang fiskal bagi pelayanan kesehatan.

Namun, ia mengingatkan perlunya pendekatan yang bertahap, adil, dan proporsional.

“Pemerintah harus cermat menentukan besaran tarif agar wajar, tidak menambah beban masyarakat kecil, dan tetap melindungi UMKM minuman tradisional. Sementara itu, industri besar harus didorong melakukan reformulasi produk ke arah yang lebih sehat,” jelasnya.

PKS juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik dalam kebijakan ini. Menurut Kholid, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa tujuan utamanya adalah kesehatan rakyat, bukan sekadar menambah penerimaan negara.

“Bagi PKS, kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang memberi perlindungan, menyehatkan, dan menghadirkan keadilan bagi rakyat. Karena itu, PKS akan mengawal agar penerapan cukai minuman manis benar-benar sejalan dengan kepentingan bangsa, berpihak pada masyarakat kecil, dan berkontribusi bagi masa depan kesehatan Indonesia,” pungkasnya.