Perkuat Kajian Strategis, Bipeka PKS Gelar FGD Regulasi dan Pelatihan Policy Brief

JAKARTA — Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan FGD Regulasi dan Pelatihan Pembuatan Policy Brief untuk pengurus Departemen Kajian Strategis Bipeka seluruh Indonesia pada Ahad, (17/5/2026).

Menurut Ketua DPP PKS Bipeka Eko Yuliarti Siroj, kegiatan ini sebagai pembekalan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan merespons isu-isu terkait perempuan, anak, dan keluarga yang beredar di masyarakat. 

"Tugas Departemen Kajian Strategis itu merespons isu juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan, anak dan keluarga yang kita usulkan ke pihak-pihak terkait terutama dalam hal ini kepada pemerintah maupun fraksi," ujarnya.

Eko juga mengingatkan pentingnya dukungan data dalam perumusan policy brief agar kebijakan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

"Dukungan data dibutuhkan agar yang kita tawarkan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang tidak hanya relevan tapi kontekstual, sesuai dengan kebutuhan lapangan," lanjut Eko.

Ia menyebut kemampuan ini penting dimiliki seluruh pengurus Departemen Kajian Strategis di semua tingkatan karena tiap daerah bisa memiliki kekhasan tersendiri sehingga implementasi kebijakan bisa berbeda.

"Tidak selamanya isu nasional itu bisa diterapkan persis sama di wilayah ibu masing-masing. Barangkali kekhasan daerah dari data yang ada bisa memberikan input implementasi kebijakan," tutup Eko.