Peneliti BRIN Bekali Bipeka PKS Strategi Menyusun Policy Brief Berbasis Data

JAKARTA — Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar FGD Regulasi dan Pelatihan Pembuatan Policy Brief pada Ahad (17/5/2026) dengan menghadirkan Peneliti BRIN, Wasisto Raharjo Jati, sebagai narasumber.

“Yang saya sampaikan di sini adalah berbagi pengalaman yang telah saya dan tim di BRIN lakukan soal bagaimana membuat policy brief,” ujar Wasisto.

Ia menegaskan bahwa policy brief tidak selalu otomatis menjadi kebijakan. Ia menganalogikannya sebagai "lamaran" yang bisa saja diterima ataupun ditolak.

Menurut Wasisto, fondasi utama policy brief yang baik adalah berdasarkan data empiris yang nyata dan terukur. Data dapat berasal dari riset, kajian, dari penelitian yang pernah dilakukan, atau dari diskusi kelompok.

“Riset yang digunakan untuk dasar policy brief adalah hasil empiris, hasil keterlibatan ibu-ibu dengar aspirasi publik di lapangan. Jadi harus benar-benar real, supaya pembuat kebijakan juga melihat ini benar-benar nyata,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya bahasa yang ringkas, padat, dan formal agar substansi kebijakan tersampaikan dengan kuat. Visualisasi juga dapat menjadi pelengkap yang bagus untuk memberikan imajinasi kepada pembaca. 

“Dalam policy brief digunakan bahasa formal untuk menunjukkan bahwa kita serius, tapi dilakukan secara singkat, padat, dan tepat,” tambahnya.

Selain itu, Wasisto mengingatkan pentingnya mengenali audiens, baik birokrat maupun politisi, agar pendekatan bahasa dan rekomendasi tepat sasaran. 

“Pastikan kita tahu audiensinya siapa, apakah politisi atau birokrat supaya nanti langsung terkena yang mau kita ajukan,” tuturnya.

Menutup sesi, ia mengingatkan peserta untuk tidak berkecil hati jika usulan kebijakan belum diterima. Kita bisa mengoreksi maupun berkolaborasi dengan pihak lain untuk menghasilkan policy brief yang lebih baik.