Pemerintah Disarankan Tingkatkan Produktivitas Padi Secara Nasional
Semarang (30/1) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah secara tegas menyatakan menolak impor beras yang akan dilakukan pemeirntah pada akhir Januari hingga awal Februari 2018. Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menyebut kebijakan tersebut sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
“Apalagi bagi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional dimana pada saat ini di beberapa daerah sudah dan akan melakukan panen raya, Pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani,” katanya, Selasa (30/1/2018) di Kota Semarang.
Riyono mengungkapkan bahwa impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk mampu meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada tahun 1984.
"Impor beras membawa konsekuensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri,” pungkasnya.
Agar impor beras tak berulang di masa yang akan datang, Riyono menyarankan pemerintah pusat untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan, dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut, menurutnya dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usaha tani padi.
Dia mengungkapkan bahwa berbagai program promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan menyangkut pengembangan infrastruktur mendukung usahatani padi dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.
“Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju, serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Untuk itu, Riyono mengatakan bahwa adanya kebijakan yang implementasinya khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah apakah melalui Bulog atau Perusahaan Umum Daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani.
“Upaya itu untuk menggairahkan petani berusaha secara intensif dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri,” tandasnya.
Sementara, anggota Komisi B DPRD Jateng lain, Ikhsan Mustofa menyebut salah satu akibat impor beras adalah turunnya harga gabah, padahal bahwa Jateng akan panen raya padi dengan luas mencapai sekitar 300 ribu hektare dengan produksi sekitar 6 ton per hektare.
“Dengan kondisi ini pasokan panen nantinya mencapai 900 ribu ton, namun harga Gabah Kering Panen (GKP) di petani turun sekitar Rp 800 per kg,” ujarnya.
Dia mencontohkan di Kabupaten Kudus, panen raya padi dominan varietas ciherang dan IR64 dengan produktivitas 7 sampai 8 ton per hektar. Panen Januari seluas 1.730 hektar setara 6.228 ton beras, Februari 7.163 hektar setara 25.780 ton beras dan Maret 2.293 hektar setara 8.251 ton beras.
“Bila dibandingkan dengan konsumsi penduduk 841.499 jiwa dibutuhkan 6.513 ton beras perbulan, sehingga Februari surplus 19.267 ton beras dan Maret surplus 1738 ton. Ini bukan ilusi panen, harga gabah mulai turun,” jelasnya.
Di tingkat Jateng, Ikhsan juga menyatakan bahwa panen padi Provinsi Jawa Tengah Januari 2018 seluas 109 ribu hektar, Februari 2018 seluas 329 ribu hektar dan Maret seluas 293,6 ribu hektar. Produksi Januari adalah 613 ribu ton GKG setara 370 ribu ton beras, Februari 1.92 juta ton GKJG setara beras 1,16 juta ton beras dan Maret 1,73 juta ton GKG setara 1,05 juta ton beras.
Selanjutnya, dia mengatakan bahwa konsumsi beras penduduk JawaTengah 34,49 juta jiwa adalah 267 ribu ton beras perbulan.
Atas kondisi tersebut, sebenarnya tidak perlu ada impor beras mengingat konsumsi penduduk Jateng mengalami surplus beras.
“Jadi bulan Januari terjadi surplus beras 102 ribu ton, Februari surplus 891 ribu ton dan Maret surplus 778 ribu ton beras, namun harga Gabah mulai turun sebelum nya pernah Rp 6.000 dan kini sekitar Rp 5.300 per kg, di Kudus ini surplus beras, Jawa Tengah juga surplus dan harga mulai turun Rp 700,” pungkas politikus PKS Ini.