Legislator PKS Kritik Keras Rencana Pemerintah Impor Beras 500 Ribu Ton Lagi
Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Slamet mengkritik keras pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengenai rencana impor beras 500.000 ton pada tahun 2023 ini.
Wacana tersebut, terang Ketua umum Rumah Petani Nelayan Nusantara (RPNN) berpotensi membuat gejolak harga beras dalam negeri yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.
Meskipun Mendag mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras dan menjaga stok CBP bulog. Namun menurut politisi PKS tersebut, apa yang disampaikan Mendag akan membuat banyak spekulan di lapangan yang akan memanfaatkan momen untuk membeli gabah petani dengan harga murah.
“Saya terus terang tidak habis pikir apa yang disampikan oleh Kemendag tersebut. Saat ini petani kita sedang panen raya dan dengan adanya isu impor tersebut dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga titik terendah,” ujarnya di Jakarta, Kamis, (16/03).
Anggota legislatif dapil kabupaten/kota Sukabumi ini meminta pemerintah untuk tidak membuat gaduh disaat petani sedang musim panen raya dengan melemparkan isu impor.
Menurutnya, importasi beras bukanlah solusi untuk menekan harga karena pada bulan November 2022 hingga Februari 2023, pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dengan alasan yang sama yaitu untuk menekan harga beras di pasaran.
“Jika sekarang harga masih tetap mahal berarti impor bukanlah solusinya. Pemerintah seharusnya menggalakkan sidak di lapangan untuk mengejar para penjahat pemburu rente beras yang diduga membeli beras Bulog dengan harga murah dalam jumlah besar kemudian mengoplosnya lalu dijual dengan harga beras medium di pasaran,” tegas Slamet.
Sebelumnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan secara gambling menyampaikan dalam Rapat Kerja antara Kemendag dengan Komisi VI DPR RI (15/03) Pemerintah telah menyepakati dapat sewaktu-waktu mengimpor beras sejumlah 500.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan harga serta mengamankan stok beras bulog yang menurutnya saat ini tinggal 300 ribu ton.
Meskipun Mendag mengklaim bahwa dirinya tidak begitu setuju dengan impor beras namun langkah tersebut tidak bisa dihindari mengingat tidak terkendalinya harga beras saat ini.