Kurangi Kesenjangan, Presiden PKS Dorong Pembangunan Nagari di Sumbar

JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu menaruh perhatian terhadap pembangunan masyarakat di level desa. Sebab itu, pada kepemimpinannya, Syaikhu membentuk Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa (PP Desa) yang merpakan bidang baru di PKS.

Saat berbicara dalam Pembangunan Nagari bersama DPW PKS Sumatera Barat, Syaikhu mendorong pembangunan holistik nagari di Sumbar agar mengurangi kesenjangan dengan perkotaan.

"Bidang Desa di DPP PKS ini sengaja dibuat agar kita bisa lebih banyak berperan dan berkontribusi melayani dan memperjuangkan aspirasi wali nagari. Kita harus hadir dan menjadi solusi atas permasalahan warga nagari," sebut dia.

"Pembangunan nagari ini penting agar dapat mengurangi kesenjangan pembangunan nagari dan kota yang cenderung bias perkotaan (urban bias)," tambah Syaikhu.

Pembangunan di nagari harus dilakukan di berbagai aspek, mulai dari menggerakkan perekonomian, infrastruktur jalan-jalan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi, termasuk pada aspek kebudayaan.

Pembangunan desa juga bagian dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83 ribu lebih wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75 ribu lebih desa (termasuk nagari di Sumatera Barat), kemudian 8 ribu lebih kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Dana-dana yang mengucur ke Nagari/Desa, jumlahnya tidak sedikit. Sepanjang 2015-2019, Kementerian Keuangan telah mengalirkan dana ke desa sejumlah Rp.257,7 triliun. Pada 2020 anggaran dana desa mencapai Rp72 triliun.

"Dana-dana itu diberikan seharusnya untuk membuat masyarakat nagari lebih sejahtera, kualitas hidup meningkat, dan kemiskinan pun dapat ditanggulangi. Namun tak jarang justru disalahgunakan oleh para oknum. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen yang kuat oleh seluruh elemen dan perangkat nagari, agar dana yang ada mampu sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, demi kemajuan nagari," papar Syaikhu.

Terlebih berbagai persoalan mendasar masih melanda sebagian besar desa-desa di Indonesia, seperti pengangguran, buta huruf, kemiskinan, dan kurangnya fasilitas pendidikan. "Hal ini membuat pembangunan desa di Indonesia perlu serius diwujudkan," paparnya.