Ketua PKS Jakarta: Sekolah Negeri dan Swasta Harus Diperlakukan Sama
Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap sekolah negeri dan swasta memiliki kualitas yang sama, baik dalam hal sarana, prasarana, maupun kualitas tenaga pengajar.
Oleh karena itu, Ketua DPW PKS Jakarta ini mengimbau Dinas Pendidikan segera menginventarisasi keperluan terkait sarana prasarana seluruh sekolah.
Apalagi tahun 2025 mendatang, hampir tiga ribu sekolah swasta akan bergabung menyukseskan program Sekolah Swasta Gratis yang digagas Pemprov DKI Jakarta.
“Sekarang ketimpangan fasilitas Negeri dan Swasta. Sarana dan prasarana, kemampuan gurunya juga. Kewajiban kita mengawal proses ini dengan baik,” ujar Khoirudin, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Ia berharap, penyetaraan fasilitas yang timpang antara Sekolah Negeri dan Swasta ini menjadi pekerjaan rumah (PR) Dinas Pendidikan yang diprioritaskan lima tahun kedepan.
Dengan fasilitas yang mempuni, maka dapat mendukung proses belajar mengajar, sehingga diharapkan tahun 2045 saat Indonesia Emas akan lahir generasi-generasi muda berkualitas.
“Pendidikan itu hak masyarakat, dan kewajiban negara, maka semuanya harus kita tunaikan,” tutur Khoirudin.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar honor guru di Sekolah Negeri dan Swasta tidak dibedakan. Pasalnya ia menemukan banyak guru swasta mengeluhkan karena honor yang diterima jauh Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Honor guru antara swasta dan negeri jangan beda jauh. Sekarang bagai antara langit dan sumur. Paling tidak, kita ingin ada kenaikan honor guru,” ucap Khoirudin.
Bahkan terdapat guru yang hanya menerima honor sekitar Rp2juta hingga Rp3juta saja. Padahal, guru merupakan garda terdepan untuk membentuk karakter anak bangsa.
“Masa pendidik generasi muda, calon pemimpin masa depan, honornya kalah dengan PJLP. Mereka di bawah lima juta. ini tanggung jawab kita bersama,” pungkas Khoirudin.
Sumber : https://dprd-dkijakartaprov.go.id/