Gubernur Mahyeldi Pastikan Pemprov Sumbar Distribusikan 358 Ton Cadangan Pangan untuk Korban Bencana Hidrometeorologi
PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah menyelesaikan penyaluran tahap awal 358.680 kilogram (sekitar 358 ton) bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Bantuan yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini ditujukan untuk menanggulangi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, memastikan bahwa seluruh alokasi tahap pertama tersebut telah didistribusikan kepada sembilan kabupaten/kota yang terdampak.
"Semuanya telah kita salurkan untuk menyokong kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana," ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (3/12/2025).
Secara umum, bantuan terbesar disalurkan ke wilayah pesisir dan ibu kota, dengan Kabupaten Pesisir Selatan menerima bagian terbesar yaitu lebih dari 165 ton. Kemudian, diikuti oleh Kota Padang dengan alokasi sekitar 95 ton, dan Kabupaten Pasaman Barat yang menerima lebih dari 45 ton.
Beberapa daerah lain yang juga menerima bantuan signifikan adalah Kabupaten Padang Pariaman (sekitar 36,5 ton) dan Kota Solok (hampir 12 ton). Sementara itu, daerah seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Tanah Datar menerima alokasi yang lebih kecil, berkisar antara 196 kg hingga 2,3 ton.
Gubernur Mahyeldi secara tegas meminta para Bupati dan Wali Kota di daerah terdampak untuk segera mendistribusikan bantuan CPP yang telah diterima kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya menghindari penumpukan bantuan di gudang.
"Saya minta Bupati/Walikota segera mendistribusikan ke masyarakat terdampak," tegasnya.
Mengingat masih banyaknya warga yang membutuhkan bantuan pangan, Pemprov Sumbar telah bergerak cepat mengajukan usulan tambahan bantuan CPP tahap 2 kepada Bapanas. Usulan ini diajukan melalui Surat Gubernur nomor 520/2108/Pangan/2025 tertanggal 2 Desember 2025.
"Saat ini, jumlah masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan logistik pangan mencapai 78.235 jiwa. Mereka tersebar di tujuh kabupaten/kota," ungkap politisi PKS tersebut, yang menunjukkan perlunya segera realisasi bantuan tambahan.