Gelar FGD Keadilan Iklim, PKS Soroti Bencana Ekologis dan Amanah Menjaga Alam
Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Keadilan Iklim untuk Rakyat” di Aula Kantor DPTP PKS, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk menegaskan komitmen PKS terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Agus Ismail, menegaskan bahwa bencana ekologis yang terjadi, seperti yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Sumatra, merupakan konsekuensi ketika perubahan iklim bertemu dengan kondisi lingkungan yang bermasalah akibat tata kelola yang tidak berkelanjutan.
"Ketika perubahan iklim bertemu dengan kondisi lingkungan yang bermasalah maka terjadi bencana seperti saat ini di Sumatra," ujar Agus Ismail.
Menurut Agus, perhatian PKS terhadap isu lingkungan hidup bukanlah agenda sektoral, melainkan bagian yang menyatu dengan Falsafah Dasar Perjuangan PKS.
“PKS memandang Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, lingkungan, dan alam semesta. Karena itu, relasi manusia dengan alam tidak boleh dibangun atas dasar eksploitasi, tetapi amanah dan tanggung jawab ilahiah,” ujar Agus Ismail.
Ia menjelaskan bahwa PKS menempatkan lingkungan dan alam semesta sebagai amanah Allah yang wajib dijaga keberlanjutannya. Manusia, lanjutnya, diposisikan sebagai mandataris Allah di muka bumi yang bertugas memakmurkan sekaligus menjaga keseimbangan alam, bukan merusaknya demi kepentingan jangka pendek.
Agus Ismail juga menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Falsafah PKS bersifat menyeluruh dan lintas generasi. Keadilan tidak hanya dimaknai dalam relasi sosial antarmanusia, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh generasi hari ini dan generasi mendatang.
“Bagi PKS, keadilan ekologis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan sosial. Keadilan itu bersifat universal dan lintas generasi, termasuk dalam tata kelola sumber daya alam, energi, agraria, dan kehutanan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menegaskan bahwa wawasan kebangsaan PKS berakar kuat pada nilai-nilai Islam yang mengajarkan cinta Tanah Air dan komitmen menjaga kesepakatan luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa salah satu dari 12 sendi bernegara dalam Falsafah Dasar Perjuangan PKS secara tegas menempatkan isu sumber daya alam, agraria, kehutanan, dan lingkungan hidup sebagai pilar penting pembangunan nasional.
“Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan hidup manusia. Namun pengelolaannya wajib dijalankan secara amanah, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,” tegasnya.
Agus Ismail menutup dengan menekankan bahwa komitmen PKS terhadap isu energi dan lingkungan hidup merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia salah satunya dengan memperjuangkan RUU Keadilan Iklim.
Komitmen tersebut, menurutnya, akan terus diperjuangkan PKS melalui kerja-kerja politik dan kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi bangsa.
Diskusi kemudian diperdalam oleh para narasumber, yaitu Agus Ismail selaku Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Meitri Citra Wardani, Anggota Komisi XII Fraksi PKS DPR RI, Dwi Sawung, Manajer Tata Ruang dan Infrastruktur WALHI, serta Taufiq Wisnu Priambodo, pakar perubahan iklim dari Warung Ilmiah Lapangan.
Kehadiran para narasumber tersebut menegaskan komitmen PKS untuk terus mendorong dialog kolaboratif antara partai politik, parlemen, masyarakat sipil, dan komunitas ilmiah dalam merumuskan kebijakan energi dan lingkungan hidup yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi bangsa.