Gas LPG Langka dan Mahal, Ketua FPKS Jateng Minta Pemerintah Gerak Cepat Ambil Tindakan
Semarang – Di tengah kebutuhan masyarakat akan gas elpiji selama bulan Ramadhan, masyarakat Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Blora justru dirisaukan dengan sulitnya mendapatkan gas tabung bersubsidi 3 kilogram. Kelangkaan tersebut bahkan dikabarkan telah terjadi sejak 3 minggu terakhir sebelum memasuki bulan puasa.
Untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat selama bulan Ramadhan, masyarakat terpaksa mencari gas 3 kilogram ke daerah lain dikarenakan seluruh kios hingga pangkalan gas terdekat kehabisan stok. Bahkan tak sedikit dari masyarakat rela membeli gas tabung 3 kilogram ke pengecer dengan harga yang sangat tinggi, yakni Rp25,000 di wilayah Semarang dan Rp30,000 di wilayah Blora.
Sementara itu, masyarakat yang tak sanggup membelii gas elpiji kemudian terpaksa menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak buka puasa dan sahur selama bulan Ramadhan.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agung Budi Margono menegaskan bahwa kondisi tersebut jelas meresahkan masyarakat.
“Kelangkaan ini jelas sangat meresahkan masyarakat, karena kebutuhan sedang tinggi untuk puasa namun ketersediaan tipis. Beberapa saya dengar terpaksa membeli eceran dengan harga yang tinggi sampai tiga puluh ribu rupiah. Miris sekali. Yang paling membutuhkan malah yang paling terdampak,” ungkap Agung saat dimitai wawancacra pada Rabu (20/3/2024).
Pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Jateng Komisi C tersebut dengan tegas meminta Pemerintah segera menelusuri penyebab kelangkaan untuk kemudian mengatasi kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram yang tengah merisaukan masyarakat saat ini.
“Kami dengan tegas meminta Pemerintah Provinsi segera menelusuri penyebab kelangkaan untuk kemudian segera mengatasi masalah (kelangkaan) ini. Apakah karena pengurangan kuota atau bagaimana?” tegas Agung.
Terkait harga gas elpiji yang melambung tinggi, Agung menjelaskan bahwa harga di tingkat pangkalan gas mestinya cenderung stabil karena sejak ditetapkannya regulasi distribusi menggunakan Kartu Identitas Penduduk, Pangkalan mendapatkan kiriman gas dari Agen sesuai dengan kebutuhan penerima gas bersubsidi. Oleh karena itu, dirinya yakin bahwa tingginya harga gas tersebut diakibatkan oleh ulah pengecer dan penimbun yang tak bertanggungjawab.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Agung meminta Pemerintah segera melakukan sidak untuk menertibkan dan menindak penimbun dan pengecer yang menjual gas di atas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
“Terkait kenaikan ini, kami meminta Pemprov segera menindak penimbun dan pengecer yang menjual gas dengan harga tinggi,” ujar Agung.
Lebih lanjut, Agung berharap Pemerintah dapat segera menangani masalah tersebut dengan serius agar masyarakat tak dirisaukan kembali dengan kelangkaan dan kenaikan harga hingga menimbulkan masalah lain.