Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun 2022, DPP PKS: Pertumbuhan Ekonomi Belum Berdampak Terhadap Kesejahteraan
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti kondisi Ekonomi Indonesia di 2022. Anis menilai stabilitas ekonomi pasca melandainya Covid-19 setahun ini belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Perjalanan tahun 2022 segera berakhir. Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca melandainya Covid-19 dan munculnya konflik geopolitik. Kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah, sampai saat ini mampu melindungi kondisi fiskal yang relatif stabil serta stabilitas ekonomi makro cukup sehat. Tetapi sebaliknya belum terlihat jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) nasional," katanya pada Sabtu, (31/12/22), di Jakarta.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, stabilitas fiskal dan ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kurang mampu diimbangi oleh kinerja Pemerintah secara sektoral, terutama sektor-sektor yang menghimpun banyak tenaga kerja seperti pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan.
Legislator PKS dari Dapil Jakarta ini mengingatkan bahwa tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
"Belum sepenuhnya berdampak terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Bahkan terdapat kecenderungan terjadinya stagnasi dari peningkatan kualitas SDM, mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan, hingga daya saing," ujarnya.
Salah satu yang disoroti oleh Anis ialah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara tajam. Posisi utang Pemerintah per 31 Oktober 2022 tembus mencapai Rp7.496,7 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 38,36%.
"Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2021 mencapai Rp6.908,87 triliun atau meningkat sebesar 8,5%. Sampai dengan akhir tahun 2022, nilai dan rasio utang terhadap GDP masih tinggi," ujarnya.
Demikian pula pembayaran bunga utang yang kian menyempitkan fiskal negara dan diperkirakan akan mencapai Rp403,9 triliun sampai dengan akhir tahun 2022.
"Fantastisnya nilai tersebut porsinya mencapai 20,87% dari total belanja pemerintah pusat tahun 2022," katanya.
Aleg PKS ini juga menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022 telah menyebabkan terjadinya tekanan terhadap komponen Harga Diatur Pemerintah (Administered Price) secara tahunan.
"Efek rembetan terhadap kenaikan BBM bersubsidi terlihat dari kenaikan harga beberapa barang, bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota, serta biaya logistik lainnya," katanya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga menyayangkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin menjauh.
"Walaupun jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54% turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14% (BPS: 2022), angka ini masih tergolong tinggi. Selisih jumlah penduduk miskin perkotaan dibandingkan perdesaan cukup tinggi," jelasnya.
Anis juga menekankan terkait jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,42 juta pada data terakhir. Menurutnya, jumlah ini meningkat sekitar 200.000 orang dari posisi per Februari 2022 yang mencapai 8,40 juta orang (BPS: 2022).
"Tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi, jadi ke depan pekerjaan kita masih banyak," ujarnya.