Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta (19/10) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, menanggapi pertanyaan dan kritikan yang muncul terkait ‘anggota DPR adalah wakil rakyat atau wakil parpol’.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio pada Selasa (18/10/2022) di Jakarta.

Anis menyatakan bahwa DPR menjadi wakil rakyat dan wakil partai politik itu tidak bisa dipisahkan karena untuk menjadi wakil rakyat itu harus melalui partai politik.

“Antara wakil rakyat dan wakil parpol ini kan tidak bisa dipisahkan, karena untuk bisa jadi wakil rakyat, itu harus melalui parpol. Jadi orang-orang yang ada di parlemen sekarang itu adalah perwakilan dari parpolnya masing-masing,” ujarnya.

Ia kemudian menambahkan bahwa hal ini tidak terlepas dari sistem di Indonesia yang mengatur demikian.

“Yang bukan dari parpol gak bisa jadi Anggota DPR, kalau Anggota DPD bisa, itu sistem yang ada di Indonesia,” tambahnya.

“Bahkan untuk eksekutif pun, misalnya presiden, kan harus diusung parpol, sekarang saja parpol yang tidak memiliki 20% suara tidak bisa mencalonkan capres nya,” ia melengkapi.

Selanjutnya Anis mengatakan bahwa ia lebih setuju bahwa DPR disebut sebagai representasi partai, bukan petugas partai.

“Mungkin kurang pas kalau disebut sebagai petugas partai, tapi representasi partai, karena kita di sini mewakili sikap partai terhadap suatu isu, misal isu kenaikkan BBM, tiap partai punya sikapnya masing-masing. Kemudian bagaimana itu disuarakan oleh anggota DPR nya sebagai mitra yang mengawasi kinerja pemerintah,” lanjutnya.

Anis juga kemudian memberikan sarannya untuk parpol parpol supaya selektif dan mendidik kader-kadernya.

“Jadi tergantung parpolnya, makanya parpol harus selektif juga, termasuk mendidik kader-kadernya, parpolnya ini visi misinya apa dan DPR tugasnya apa, semua harus diedukasi karena melalui parpol inilah kita bisa memilih anggota legislatif,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Anis memberikan masukan untuk anggota DPR dan parpolnya untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja pemerintah.

“Check and balance agak kurang ketika partai koalisi cenderung pro pemerintah, ini jadi kritik juga ketika partai kok jadi jubir pemerintah, yang harusnya jadi pengawas kok malah jadi jubir pemerintah,” kata Anis.

“Ini jadi masukan kepada kita di DPR, meskipun anda koalisi, tetap wajib mengingatkan teman anda ini untuk bertindak lebih baik, apalagi taruhannya kepentingan rakyat,” tutupnya.