Dialog Bincang Oposisi, Wasekjen PKS Beri Catatan Besar Penanggulangan Pandemi
Jakarta-- Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari menyoroti kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid 19, Fathul Bari menyinggung sikap pemerintah ketika di awal pandemi yang terkesan abai dan tidak mendengar pendapat para ahli.
“Diawal terjadi pandemi respon pemerintah terkesan main-main dan mengabaikan, walau sudah banyak pendapat para ahli memperingatkan tentang wabah ini, PKS diawal gencar memberikan masukan agar pemerintah mendengar pendapat para ahli, namun terkesan seperti menyepelekan dan dibuat main-main, tentu ini menjadi contoh buruk di mata masyarakat karena mereka pejabat publik,” tutur Fathul, dalam acara diskusi Bincang Oposisi yang disiarkan melalu kanal media sosial Partai Keadilan Sejahtera, Selasa (7/9/2021).
Ia juga menyinggung kebijakan yang diambil terkesan lebih mempertimbangkan aspek ekonomi ketimbang aspek kesehatan. Perpu dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan penanggulangan pandemi, dinilai Fathul lebih memprioritaskan aspek ekonomi.
“Kita masih ingat kebijakan yang pertama diambil lebih besar kebijakan aspek ekonomi ketimbang kesehatan. Perpu yang dikeluarkan pertama yang menjadi dasar kebijakan penanggulangan pandemi terkesan lebih berat ke aspek ekonomi, bahkan Perpu itu memperlihatkan sesuatu yang mungkin berdampak dengan demokrasi kita, seperti Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam hal budgeting sehingga peran DPR sebagai fungsi legislasi terkesan diabaikan,” kata Fathul.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak kembali abai dalam mengambil kebijakan, kasus kematian tertinggi di dunia yang sempat dicapai oleh Indonesia ketika varian Delta mulai merebak, menjadi catatan penting agar tidak terulang kembali.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sikap keberatan PKS tentang Pelaksanaan APBN 2020 yang terkesan ugal-ugalan dalam mengambil kebijakan dan hanya menambah rasio hutang negara.
"Kemarin di Fraksi PKS DPRI RI kita sudah menyampaikan keberatan kita, menerima dengan catatan, tentang pelaksanaan APBN 2020 yang disusun, khususnya dalam aspek utang terkesan ugal-ugalan, karena nyatanya banyak menjadi catatan, kita memiliki rasio hutang yang cukup tinggi, bulan Mei 2021 saja sudah mencapai 6.000 Triliun,” tegas Fathul.
Acara dialog Bincang Oposisi mengangkat tema Penanganan Pandemi & Demokrasi: Antara Pujian dan Kenyataan, selain Fathul Bari, hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor, dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.