Dari Screen Reader TKA hingga Akses Perbankan, Legislator PKS Kawal Aspirasi Disabilitas Netra di Rakernas Pertuni 2026
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Dewan Pembina Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Abdul Fikri Faqih, mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memperluas akses layanan pendidikan, literasi, olahraga, hingga perbankan bagi penyandang disabilitas netra.
Dorongan strategis tersebut disampaikannya saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertuni Tahun 2026 di Sentra Handayani, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (05/11/2026) siang.
“Pertama, kami mengapresiasi Mensos RI Gus Ipul yang telah membuka secara resmi dan membantu penuh seluruh kegiatan Rakernas Pertuni 2026 ini,” kata Fikri.
Dalam forum tersebut, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti empat aspirasi mendesak dari para penyandang disabilitas netra yang membutuhkan tindak lanjut konkret dari para pemangku kepentingan, khususnya mitra kerja di pemerintahan dan sektor keuangan.
Pertama, di sektor pendidikan, Fikri mengharapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan fitur pembaca layar (screen reader) dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) agar peserta didik disabilitas netra dapat mengikuti ujian secara setara dan mandiri.
Kedua, di bidang literasi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) diharapkan segera merealisasikan tautan dan akses ramah disabilitas netra pada aplikasi perpustakaan digital i-Pusnas yang sebelumnya telah direncanakan, mengingat pengguna masih menghadapi kendala aksesibilitas.
Ketiga, pada sektor kepemudaan dan olahraga, Fikri mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membuka ruang audiensi serta koordinasi langsung bersama pengurus Pertuni.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pembinaan atlet disabilitas netra yang selama ini konsisten mencetak prestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
Keempat, pihak perbankan BUMN diharapkan dapat menyederhanakan persyaratan administrasi dalam pengintegrasian Kartu Tanda Anggota (KTA) Pertuni menjadi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) guna mempercepat inklusi keuangan.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan rekomendasi dalam Rakernas ini harus dikawal melalui empat pilar kekuatan organisasi, yakni konsolidasi, implementasi, advokasi, dan apresiasi.
“Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar catatan rapat, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab penuh dari seluruh pengurus pusat hingga daerah. Waktunya beralih dari perencanaan menuju tindakan nyata,” kata Fikri dalam arahan penutupnya.
Lebih lanjut, Fikri menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak diukur dari tumpukan dokumen, melainkan dari dampak nyata bagi kesejahteraan tunanetra dan masyarakat luas melalui penyusunan lini masa eksekusi yang mendahulukan program paling mendesak.
Upaya advokasi tersebut dinilai sejalan dengan terobosan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 yang memperluas akses pelayanan publik serta pemenuhan hak dasar secara optimal.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini terdapat sekitar 14 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan satu juta jiwa di antaranya merupakan penyandang disabilitas netra yang tengah dikonsolidasikan untuk memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas.
Melalui kartu tersebut, negara menghadirkan konsesi berupa potongan harga minimal 20 persen untuk layanan transportasi massal, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Menutup arahannya, ia berpesan agar seluruh anggota terus menjaga semangat gotong royong menuju Indonesia Emas 2045.
“Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkas Fikri.
Pada momentum penutupan Rakernas yang berlangsung sejak 3 hingga 5 November 2026 dengan tema “Membangun Ekosistem Ekonomi Disabilitas Netra yang Inklusif, Adaptif, dan Berdaya Saing” ini, Fikri Faqih juga menerima secara resmi Kartu Anggota Pertuni sebagai Dewan Pembina Pertuni.