Cuaca Ekstrem Makin Intens, PKS Ingatkan Pemerintah Soal Krisis Iklim
Jakarta, 15 Juli 2025 — Sekretaris Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim DPP PKS, Paramitha Messayu, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya bencana hidrometeorologi yang terus melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam keterangannya pada Selasa (15/7/2025) ia menegaskan bahwa perubahan iklim ekstrem bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis nyata yang sedang dihadapi hari ini.
“Dalam enam bulan terakhir, lebih dari 1.100 kejadian banjir tercatat di Indonesia, dan ini sudah jauh melampaui angka rata-rata tahunan sebelumnya. Ini bukan hanya deretan angka, ini adalah nyawa dan kehidupan masyarakat yang terdampak,” ujar Paramitha.
Menurutnya, data BMKG menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan angin kencang masih tinggi pada 12–18 Juli 2025, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Bahkan, secara global, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) telah memperkirakan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi pada 2025–2029 akan meningkat 1,2 hingga 1,9 derajat Celsius di atas era pra-industri, dengan kemungkinan besar satu tahun akan memecahkan rekor suhu tahun 2024.
“Peningkatan suhu ini memperkuat siklus hidrologi, memperburuk kekeringan dan memperhebat curah hujan ekstrem. Kita sudah merasakan dampaknya secara langsung: banjir di Padang, longsor di DIY, genangan di Jabodetabek yang melumpuhkan mobilitas warga, bahkan kerusakan infrastruktur di berbagai daerah,” lanjutnya.
Atas dasar itu, PKS mendesak pemerintah untuk segera menyatakan status darurat iklim nasional.
“Kita butuh koordinasi lintas sektor yang kuat, sistem peringatan dini yang bisa menjangkau hingga ke tingkat desa, serta kebijakan adaptasi yang nyata. Kami menyerukan agar Presiden dan jajaran kabinet segera mengambil langkah tegas, karena waktu kita makin sempit,” kata Paramitha.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan RUU Keadilan Iklim yang sudah masuk Prolegnas.
“RUU ini penting agar ada kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis iklim. Kita tidak bisa menunda lagi,” ucapnya.
PKS, lanjut Paramitha, juga mendorong pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti tanggul, embung, restorasi hutan, dan reforestasi lahan kritis.
“Jangan sampai kita terus mengulang siklus bencana setiap tahun tanpa pembelajaran dan perubahan nyata di lapangan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut pentingnya alokasi anggaran khusus untuk pendanaan hijau, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis komunitas.
“Adaptasi iklim tidak cukup dari atas, harus dibangun dari bawah. Masyarakat harus jadi aktor utama, bukan hanya korban,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen kawasan, PKS bahkan mengusulkan adanya perjanjian iklim regional bersama Malaysia, Filipina, dan Australia untuk menghadapi risiko bersama di Asia Tenggara.
“Kami di PKS percaya bahwa menghadapi krisis iklim butuh keberanian, ketegasan, dan kolaborasi. Kami siap berdiri di garis depan untuk membela bumi, lingkungan, dan kehidupan rakyat. Mari kita bangun kedaulatan iklim demi masa depan Indonesia yang lebih aman, hijau, dan berkelanjutan,” pungkas Paramitha. (AJP)