Catatan Presiden PKS atas Pidato Jokowi: Kebijakan Sporadis Saat Krisis
JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu merespons isi Pidato Presiden RI Joko Widodo dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Senin (16/8/2021).
Syaikhu melihat dalam isi pidato Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak memiliki road map yang jelas dalam menangani Covid-19. Sehingga kebijakan yang dilakukan sporadis tidak berdasarkan basis ilmu pengetahuan, data, pengalaman dan kemampuan SDM dan birokrasi.
"Kebijakan penanganan Covid-19 yang berubah-ubah; PSBB, PPKM Darurat, PPKM Level 1-4 menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten. Pemerintah tidak punya pola dan strategi yang baik dalam mengantisipasi dampak krisis," ungkap Syaikhu dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
"Kami menyayangkan tidak ada permintaan maaf dari Presiden terkait belum optimalnya penanganan pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian yang menimpa rakyat Indonesia," imbuh Syaikhu.
Mantan wakil walikota Bekasi ini menyebut tidak adanya pola dan rencana pemerintah pusat bukan hanya pada penanganan pandemi, tetapi juga dalam bidang pendidikan.
"Di bidang pendidikan, tidak ada rencana yang jelas dalam menjaga kualitas pendidikan dan SDM selama Covid-19, khususnya untuk pendidikan SD-SMA," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga melihat pembangunan ekonomi di era Jokowi yang masih abai terhadap sektor UMKM.
Syaikhu menekankan, belum ada integrasi yg kuat antara industri dan UMKM, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, membuat ekonomi Indonesia rapuh. Padahal terdapat 64 juta pengusaha UMKM.
"Pemerintah harus fokus terhadap sektor UMKM informal, yang belum ada skema untuk membantu mereka bisa bertahan dalam pandemi," ujar dia.
Sementara pada bidang investasi, belum terlihat dampak positif UU Cipta Kerja yang digadang-gadang pemerintah dibuat untuk melancarkan iklim investasi di Tanah Air.
"Belum terlihat dampak positif UU Cipta kerja dalam mendorong tumbuhnya investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih merata di seluruh Indonesia. Investasi masih terpusat di pulau Jawa," sebut dia.