Bimteknas 2025, PKS Tegaskan Sikap Kritis terhadap Proyek Kereta Cepat dan IKN

JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif dalam menjaga demokrasi agar tetap berada pada rel check and balances. 

Hal ini disampaikan Almuzzammil dalam pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 yang mengusung tema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta. Ahad (3/11/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PKS se-Indonesia.

 “Sikap kritis, konstruktif, dan solutif adalah amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances,” ujar Almuzzammil.

Dalam kesempatan itu, Almuzzammil menyinggung kembali sikap konsisten PKS dalam mengkritisi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Ia menegaskan bahwa sejak awal PKS memberikan catatan dan kritik yang konstruktif terhadap proyek tersebut, termasuk menyerukan agar tidak menggunakan dana APBN untuk pelunasan utangnya.

“Ketika program kereta cepat digulirkan, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif, meminta agar pembentukan pansus dilakukan dan dana APBN tidak digunakan. APBN harus difokuskan pada hal-hal prioritas. Hari ini, apa yang kita ingatkan di periode lalu terbukti menjadi perdebatan,” tegasnya.

PKS, lanjutnya, akan terus mengawal agar pemerintah tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. Fokus pembangunan harus berpihak pada rakyat banyak, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Almuzzammil.

Selain proyek KCJB, Almuzzammil juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai bermasalah sejak awal. Ia mengingatkan bahwa banyak pihak, termasuk akademisi dan pakar lingkungan, telah menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut.

“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Almuzzammil menyebut pembangunan IKN bukanlah solusi pemerataan pembangunan. Menurutnya, pemerataan sejati harus dilakukan dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia, bukan hanya membangun satu kota baru di tengah hutan.

Sebagai penutup, Almuzzammil menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS di seluruh tingkatan terus menjaga semangat pengabdian kepada rakyat dengan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.