Biaya Bakauheni-Merak Naik, Pemerintah Harus Antisipasi Inflasi Akumulatif

Bandar Lampung (16/9) - Kenaikan tarif penyeberangan Bakauheni-Merak sebesar 12 persen sejak Senin, 15 September lalu diperkirakan berdampak terhadap inflssi harga-harga kebutuhan di Sumatera, mengingat banyak kebutuhan warga di Pulau Andalas tersebut berasal dari Pulau Jawa.

Demikian yang dikemukakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Antoni Imam menyikapi kenaikan tarif pelabuhan di Selat Sunda tersebut. “Tentu tanggungjawab Pemerintah harus besar, bagaimana program-programnya mampu meng-cover dan mengkompensasi efek domino inflasi baik di Sumatera secara umum, maupun secara khusus di Lampung” kata Anton.

Anton menambahkan bahwa efek inflasi sebagai imbas kenaikan tarif penyebarangan seharusnya tidak dipandang berdiri sendiri. “Sebab, ini akan akumulatif dengan kenaikan-kenaikan harga kebutuhan dasar publik. Contohnya, tarif listrik per 1 September lalu, menyusul kenaikan harga LPG 12 kilogram sebesar Rp. 1.500/kg (18 ribu per tabung) pada 10 September lalu, tentu akan meningkatkan inflasi di Sumatera, khususnya Lampung“ tambah Ketua PKS Lampung Selatan ini. “Dan akan menambah besar beban masyarakat, jika rencana kenaikan harga BBM benar-benar terealisasi pada pemerintahan baru mendatang” ungkap Anton. 

Selain itu Anton juga menengarai bahwa inflasi/kenaikan harga akan semakin tinggi jika perkiraan BMKG tentang kemarau mencapai puncak-puncaknya hingga bulan Oktober mendatang benar terjadi. “Musim kemarau berpotensi mempengaruhi jumlah pasokan hasil bumi. Semakin berkurang pasokan, sementara tingkat kebutuhan tetap, tentu akan menaikkan harga di tingkat konsumen” imbuh Anton.

“Dan lagi-lagi secara akumalasi akan menaikkan harga kebutuhan masyarakat, atau inflasi makin meninggi” kata Anton lagi. “Untuk itu, kami sebagai bagian dari masyarakat berharap pemerintah dapat mengantisipasi perihal kenaikan-kenaikan harga barang di tingkat masyarakat, karena akan menambah beban kehidupan mereka. Selain itu, peningkatan layanan baik segi kualitas maupun kuantitas harus terus dilakukan, mengingat masyarakat sebagai pengguna dari layanan tersebut telah berkorban dengan membayar harga/tarif layanan yang cukup tinggi” pungkas Anton.