BELHPI DPP PKS: Lindungi Habitat Badak Jawa di Ujung Kulon, Relokasi Harus Berdasarkan Kajian Ilmiah Komprehensif

Oleh: Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPP PKS

Wacana pemindahan populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menjadi perhatian masarakat, dan perlu disikapi secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Upaya menyelamatkan salah satu satwa paling terancam punah di dunia ini harus menempatkan keselamatan badak Jawa dan kelestarian habitatnya sebagai prioritas utama. Menurut data dari Asian Rhino Specialist Group (AsRSG), memperkirakan jumlah populasi badak jawa kurang dari 50 individu, pada Februari 2026.

Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (BELHPI) DPP PKS menilai bahwa Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir badak Jawa harus tetap menjadi prioritas utama perlindungan pemerintah, terlebih Ujung kulon masih menjadi habitat reproduksi dari badak jawa. Dengan jumlah populasi yang sangat terbatas dan seluruh populasi liar yang tersisa hanya berada di Ujung Kulon, setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup spesies ini harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah, kehati-hatian, dan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Berbagai ancaman, termasuk potensi bencana alam, perburuan liar, dan kerusakan ekosistem, harus dijawab melalui penguatan pengelolaan kawasan, bukan semata-mata dengan memindahkan satwa dari habitat aslinya. Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir Badak Jawa yang harus terus dijaga dan diperkuat perlindungannya. Berbagai ancaman terhadap kawasan tersebut, termasuk potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, perlu diantisipasi melalui penguatan sistem peringatan dini, mitigasi bencana, pemantauan kawasan, serta kesiapan penanganan darurat. Disamping itu, ancaman pemburuan liar harus diatasi melalui peningkatan patroli dan pengawasan kawasan secara berkelanjutan.

Terkait wacana pemindahan ke Alas Purwo, PKS mengingatkan bahwa pemindahan satwa yang sangat terancam punah bukanlah perkara sederhana. Perbedaan kondisi ekosistem, ketersediaan pakan dan air, daya dukung habitat, potensi penyakit, kemampuan adaptasi, hingga peluang berkembang biak harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa. Oleh karena itu, pelaksanaan relokasi ke luar Ujung Kulon perlu ditunda sampai tersedia kajian ilmiah yang komprehensif dan dipublikasikan secara terbuka. Kementerian Kehutanan perlu memastikan bahwa seluruh proses kajian melibatkan para ahli, akademisi, lembaga konservasi, serta organisasi yang memiliki pengalaman dalam perlindungan badak. Kajian tersebut tidak cukup hanya menilai kesesuaian habitat tujuan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesehatan dan genetika satwa, risiko selama proses pemindahan, kesiapan pengamanan kawasan, serta keberlanjutan populasi dalam jangka panjang. Hasil kajian dan dasar pengambilan keputusan juga perlu disampaikan secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Upaya perlindungan Badak Jawa juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, masyarakat lokal, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan. Masyarakat bukan sekadar pihak yang menerima kebijakan, melainkan mitra penting dalam menjaga kelestarian habitat dan keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon.

Di sisi lain, PKS memandang bahwa pengembangan habitat kedua dapat menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya populasi Badak Jawa di satu kawasan. Namun, upaya tersebut harus didasarkan pada kajian kelayakan ekologis dan kesiapan perlindungan yang benar-benar teruji. Pengembangan habitat kedua lokasi habitat kedua harus benar-benar memenuhi persyaratan ekologis dan teknis, serta tidak boleh mengurangi perhatian dan komitmen pemerintah terhadap perlindungan habitat utama di Ujung Kulon. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kementrian Kehutanan melalui program Javan Rhino Study and Conversation Area (JSRCA), yang sejak 2025 difungsikan sebagai secong population area untuk Badak Jawa.

Selain itu, penyelamatan badak Jawa membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, peneliti, lembaga konservasi, organisasi lingkungan, serta masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat penting dalam menjaga habitat, memperkuat pengawasan kawasan, dan memastikan keberlanjutan upaya konservasi.

PKS menegaskan bahwa tujuan utama konservasi bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain, melainkan memastikan Badak Jawa dapat hidup, berkembang biak, dan terlindungi dalam jangka panjang. Karena itu, setiap keputusan mengenai masa depannya harus mengutamakan keselamatan satwa, keberlanjutan ekosistem, serta tanggung jawab negara dalam mencegah kepunahan. Badak Jawa merupakan kekayaan hayati Indonesia sekaligus warisan alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Melindungi Badak Jawa bukan hanya menjaga satu spesies, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem dan warisan keanekaragaman hayati Indonesia. Konservasi badak Jawa harus berorientasi pada keberlangsungan hidup spesies dan ekosistemnya dalam jangka panjang.