Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer
Jakarta (28/05) -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menghimbau pemerintah untuk memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Terlebih, menurut Fikri, guru honorer tidak mendapatkan alokasi dana THR pada lebaran tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Fikri Faqih dalam sela-sela kunjungan kerja Anggota DPR RI di Tegal, Jawa Tengah, Jum'at (25/05/2018).
Fikri menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2018 tentang pembagian THR kepada PNS, TNI/POLRI, Pensiunan dan penerima tunjangan tidak mencantumkan guru honorer sebagai elemen yang berhak mendapatkan THR lebaran tahun ini. Padahal, menurutnya, terdapat sekitar 736 ribu tenaga guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah mengenai nasib guru honorer. Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program mencerdaskan bangsa, tapi THR-pun tidak ada," ujar Aleg yang berasal dari Dapil Jawa Tengah 9 ini (Tegal-Brebes).
Masalah kesejahteraan guru honorer ini memang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Fikri meyebutkan, sebagaian dari guru honorer tersebut mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000-3.000.000 yang kadang diberikan rutin perbulan atau tidak. Padahal guru honorer, terutama di daerah-daerah merupakan ujung tombak dari pendidikan kita, lanjutnya.
"Bagaimana tidak, disatu sisi sekolah-sekolah kekurangan guru PNS, dan pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS, Wapres Jusuf Kalla pernah menyebutkan, setiap tahunnya terdapat lima ribu guru PNS yang pensiun," tambahnya.
Fikri menyontohkan di daerah Pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah terdapat Sekolah Dasar Negeri yang guru PNSnya hanya satu orang. Sedangkan jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang.
"Bahkan ada yang semua gurunya adalah honorer dan yang PNS hanya kepala sekolahnya saja," imbuhnya.
Fikri menduga, kondisi tersebut terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Sehingga, ia mendesak agar pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan dari guru-guru honorer tersebut.
"Ini tidak bisa dibiarkan, saya berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi," tutupnya.