Berita PKS

Ketua Komisi I: Jangan Sampai Sejengkal Tanah NKRI Dikuasai Kelompok Separatis

04 Dec 2018 | 16:08 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari

Jakarta (04/12) -- Anggota Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan kelompok separatis terhadap 31 warga negara Indonesia di Papua. Ia agar TNI/Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.

Seperti diberitakan, telah terjadi pembunuhan di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua terhadap 31 orang pekerja Trans Papua oleh kelompok Gerakan Separatis Bersenjata (GSB), Senin (03/12/2018) kemarin.

“Sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, saya menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerja yang dibunuh secara keji, saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI. Jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia,” tegas Kharis di Kantornya, Selasa (04/12).

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu telah memiliki informasi dan menganalisis situasi dan kondisi di lapangan, sehingga dapat mengambil langkah segera. Termasuk kerjasama dan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI. Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok semacam ini,” tegas Kharis.

Anggota DPR asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

“Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua. Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini, kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas Kharis.