Dubes Belanda Nilai PKS Partai Islam yang Transparan dan Antikorupsi
Jakarta - Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol memiliki kesan tersendiri terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dubes Swartbol menganggap PKS memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika politik Indonesia saat ini.
Ketika ditanya tiga kata apa yang paling menggambarkan tentang PKS? Dubes Swartbol menjawab, "Transparant, anti-corruption and islamic."
Dalam kunjungannya ke kantor DPP PKS Kamis (3/5/2018), Duta Besar Swartbol dan timnya diterima langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta dan Staf Khusus Presiden PKS Muhammad Kholid.
Diskusi berlangsung hangat dan cukup mendalam. Meskipun tampak serius, Dubes Swartbol dan Presiden PKS juga terlihat saling lempar canda dan tawa sehingga situasi lebih rileks dan akrab.
Dubes Swartbol sempat menyinggung kaos dan hastag #2019GantiPresiden yang sedang viral dan menyebar luas, Jadi PKS pasti tidak mendukung Pak Jokowi? Dan memastikan mendukung Pak Prabowo?" tanya Dubes Swartbol.
"Yang paling rasional bagi PKS memang begitu. Tidak bersama Pak Jokowi di 2019 nanti. Dan sekarang pilihan yang tersedia adalah Pak Prabowo. Kami sudah intensif membangun koalisi sejak 2014, pilkada dan insyAllah di 2019 nanti," jawab Sohibul Iman.
Diskusi berlangsung sangat asyik, dari berbicara tentang tren politik global yang semakin konservatif dan populis, hingga prediksi peta politik 2019. Dubes Belanda sempat menyinggung politik identitas dimana menurutnya peran agama dinilainya semakin kuat berperan di politik nasional. "Apakah PKS akan menjadikan isu agama sebagai hal paling penting dalam pemilihan mendatang?"
Bagi PKS, menurut Sohibul, agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat religius. Nilai-nilai agama akan menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam mengelola negara.
Sohibul menjelaskan, preferensi politik itu hak konstitusional. Yang tidak boleh, ujar dia, adalah memaksakan preferensi politik kita kepada yang lain, "Kita tidak boleh menjudge orang yang memilih karena aspek keagamaan sebagai kelompok yang intoleran. Itu hak politik. Dan sah-sah saja," ujar Sohibul.
PKS meyakini bahwa takdir historis dan sosiologis Indonesia adanya dua kelompok besar masyarakat yakni kelompok nasionalis dan kelompok religius-islam. "Jadi tugas pemimpin adalah mencari titik keseimbangan antara kedua kelompok itu dengan takaran yang pas dan proporsional," ujar doktor lulusan Jepang ini.