Berita PKS

Raker Gabungan dengan Pemerintah, Bukhori: Kami Prihatin Dengan Amarah Presiden Kepada Para Menteri

03 Jul 2020 | 14:27 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Jakarta (02/07) — Komisi VIII DPR RI kembali mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk membahas isu aktual terkait Verifikasi & Validasi Data Kemiskinan.

Mewakili Pemerintah turut hadir Menteri Bappenas, Menteri Sosial, Menteri Desa PDTT, dan perwakilan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengapresiasi kehadiran para jajaran Menteri tersebut untuk duduk bersama membahas carut marut persoalan data kemiskinan sebagaimana dia usulkan pada rapat kerja bersama Mensos pada 24 Juni silam.

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori menyampaikan kendati PKS berdiri sebagai oposisi Pemerintah, partainya tersebut memiliki kepentingan untuk membantu kesuksesan Pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat.

“Concern-nya adalah walaupun PKS berada di luar Pemerintah, PKS berkepentingan agar Pemerintah ini sukses. Sebab, jika Pemerintah ini sukses, maka yang menikmati adalah rakyat. Sedangkan jika gagal, yang menderita pun adalah rakyat. Karena itu pesan kami (red: PKS), yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, serta bisa memberikan makan pada fakir miskin” ungkap Bukhori saar Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR dengan Pemerintah di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (01/07/2020).

Politisi PKS ini menyoroti sejumlah hal terkait persoalan data. Pertama, data terkait orang yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah, yakni kelompok miskin maupun rentan miskin harus masuk data tunggal (red; DTKS).

Menurutnya, data tersebut nantinya tidak hanya digunakan oleh Kementerian Sosial, tetapi semua stakeholder yang berkepentingan, termasuk kementerian manapun yang ingin menyalurkan bantuan sosial bisa menggunakan basis data tersebut.

Kedua, Bukhori menekankan pentingnya sikap negarawan bagi setiap pemangku kebijakan dengan menghilangkan ego sektoral antar kementerian atau lembaga.

“Yang saya maksud adalah menanggalkan corps masing-masing. Misalnya terkait data kemiskinan, di Kemendes punya monografi desa, lalu di Kemendagri punya catatan dukcapilnya, sedangkan di Kemensos punya DTKS, saya kira ini tidak akan selesai sebelum adanya penyamaan persepsi” sambungnya.

Kemudian yang ketiga, menurut Bukhori, adalah perlunya setiap Kementerian, khusunya Kemensos dan Kemendagri untuk guyub dalam rangka penyelesaian persoalan data agar bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, yakni data yang telah terverifikasi dan terklasterisasi.

Klasterisasi perlu dilakukan dengan menyadur data DTKS dan nonDTKS. Rinciannya, klaster sangat miskin, miskin, dan rentan miskin.

“Sehingga profil data secara umum lebih mudah dimanfaatkan bagi user-nya” kata Bukhori.

Lebih lanjut, legislator dari dapil Jateng I ini mengusulkan agar tenaga yang akan melakukan pendataan adalah tenaga inti, bukan pekerja sambilan. Sebab menurutnya, jumlah orang miskin di Indonesia sangat dinamis.

“Kita ingin pekerja inti yang digunakan adalah pekerja yang selalu update data setiap waktu. Karena diperkirakan sampai dua tahun ke depan, jumlah orang miskin kita akan dinamis. Jika demikian, pekerja inti ini perlu digaji dengan tetap bekerja sama dengan Kelurahan, RT, dan RW dalam menjalankan tugasnya” paparnya.

Merespons Amarah Presiden

Ketika disinggung perihal kemarahan Presiden Jokowi, politisi PKS ini memaklumi kemarahan Presiden terhadap para Menterinya saat rapat terbatas beberapa waktu silam. Ia memandang Kementerian Sosial menjadi salah satu lembaga yang paling disorot kinerjanya oleh Komisi VIII DPR terkait pendataan dan penyaluran bansos selama pandemi berlangsung.

“Pangkal dari carut marut penyaluran bansos adalah terkait pendataan. Belum lagi cara kerja sejumlah kementerian terkait yang seolah bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami usulkan pada raker 24 Juni lalu untuk segera diadakan rapat bersama dengan beberapa kementerian terkait” jelas Bukhori.

Menurutnya, inisiasinya tersebut tidak lepas dari keprihatinannya terhadap kinerja sejumlah kementerian yang tidak optimal dan masih adanya ego sektoral dalam penanganan dampak Covid-19.

“Kita ingin mengajak mereka untuk duduk bareng, guyub , dalam rangka menyamakan persepsi. Sebab, Kemensos, Kemendagri, dan Kemendes adalah yang terdepan dalam pendataan. Oleh karena itu, ketiga Kementerian ini harus membuat MOU bersama untuk menyelesaikan masalah pendataan” terangnya

Bukhori juga meminta agar pemerintah memiliki komitmen dalam hal menyiapkan sumberdaya manusia serta komitmen pendanaan. Ia optimis, dengan menjalankan langkah-langkah yang diusulkannya tersebut, tahun 2020 akan melahirkan DTKS yang akurat dan milik semua.

“Semua langkah tersebut kami usulkan agar tahun 2020 ini ada perbaikan data secara optimal. Selain itu, supaya Presiden tidak marah lagi” ungkap Bukhori.