Urai Masalah BPJS Kesehatan, Fraksi Selenggarakan Diskusi Publik

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

Jakarta (27/4) – Dalam rangka mengurai permasalahan tentang BPJS Kesehatan, Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Diskusi Publik bertema “BPJS Kesehatan: Jembatan Menuju Indonesia Sehat”.

Acara yang dimulai tepat pukul 13.00 siang nanti di Ruang Ex-Banggar, Nusantara 1 Lantai 1 DPR RI ini, dipastikan akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Juwita Anfasa Moeloek (keynote speaker), serta Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan PKS peduli dengan tema ini, sebab BPJS Kesehatan dibentuk sebagai tanggung jawab negara dalam memenuhi jaminan sosial warganya.

“Namun demikian, masih ada tiga masalah utama yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini,” jelas Jazuli menjelang pembukaan acara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4).

Pertama, menurut Jazuli, layanan kesehatan yang dirasakan peserta BPJS belum optimal, khususnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di RS Rujukan. Hal itu, ditunjukkan dengan terjadinya penumpukan pasien BPJS, hingga panjangnya antrian yang berobat di rumah sakit FKTP.

“Semangat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS adalah negara hadir untuk melindungi kesehatan warganya. Namun, kita masih saja menemukan masalah pelayanan kesehatan, baik di level primer sampai rujukan. Ini yang harus diselesaikan,” jelas Legislator PKS dari Dapil Banten III ini.

Kedua, rancunya data kepesertaan BPJS di banyak sektor yang tidak sesuai. Menurut data, hingga Desember 2015, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar mencapai 157 juta orang, atau sekitar 62 persen total penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa.

“Kerancuan dalam pendataan peserta inilah yang akan berdampak pada pengelolaan pelayanan dan dana,” jelas legislator yang kerap kali mengadakan Layanan Kesehatan saat reses.

Ketiga, belum tuntasnya pengelolaan Dana BPJS. Diketahui, hingga Desember 2015, BPJS Kesehatan mengalami defisit dana hampir mencapai Rp 6 triliun.

"Tentunya harus dipertanyakan, mengapa bisa defisit? Ini menandakan adanya sistem pengelolaan yang harus dibenahi pemerintah," jelas Jazuli.

Oleh karena itu, dengan adanya diskusi ini, Fraksi PKS berharap dapat mengetahui peta jalan (road map) serta strategi pemerintah dalam mengurai persoalan BPJS Kesehatan hingga 2019.

Untuk mempertajam pembahasan, diskusi publik ini juga akan dihadiri oleh beberapa narasumber, seperti Ansory Siregar (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS), dan Tonang Dwi Ardyanto (Asosiasi Rumah Sakit Daerah); serta beberapa peserta aktif yang berasal dari bidang kesehatan di tanah air.