Tentang PMN, PKS: Ambisi dan Obsesi Pemerintah tuk Bangun Infrastruktur Perlu Dikendalikan!

Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati prihatin atas masih banyaknya persoalan pada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Persoalan PMN cukup menyita perhatian di Komisi XI dan BAKN. Kita sangat menginginkan evaluasi mendalam pada pelaksanaan PMN,” ujar Anis ditengah Forum Group Discussion ‘Penyertaan Modal Negara ke BUMN: Untuk Untuk Siapa?’ yang digelar Fraksi PKS DPR RI pada Rabu (12/07/2023).

Legislator PKS ini menyinggung pemberian PMN yang terkesan asal-asalan. Ia melihat banyaknya PMN yang ‘copy-paste’, seiring dengan adanya BUMN yang terus-terusan mendapatkan PMN setiap tahun meskipun tidak membutuhkan. 

Anis juga tidak menginginkan PMN digelontorkan untuk ‘membantu’ BUMN yang fraud akibat kesalahannya sendiri dalam mengelola perusahaan. 

“Kita (Fraksi PKS) satu-satunya yang menolak pemberian KMN untuk persoalan Jiwasraya,” tegas Anis. 

Anis, melalui BAKN juga mencoba untuk menelaah lebih lanjut pelaksanaan KMN. Pihaknya telah meminta penjelasan dari beberapa direksi BUMN terkait akuntabilitas penggunaan PMN yang bernilai puluhan triliunan rupiah. 

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini turut menyinggung pemberian PMN yang nyatanya tidak cukup menyelesaikan masalah pada BUMN. Ia meminta pemerintah untuk mengendalikan ambisi dan obsesi untuk membangun infrastruktur, terlebih proyek-proyek tersebut digawangi oleh banyak perusahaan plat merah.

“Mandalika, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu proyek-proyek yang tidak terduga, tiba-tiba muncul pengajuan PMN nya,” ucap Anis. 

Anis berharap PMN dapat dipergunakan sebijak mungkin, terlebih penganggarannya yang berasal dari APBN mengharuskan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak.