Soal Pindah Ibu Kota, PKS Ingatkan Pemerintah Harus Bahas dengan DPR

Sekjen PKS Mustafa Kamal saat berkunjung ke Tribun Pontianak, Jumat (23/8) (M Hilal/PKSFoto)
Sekjen PKS Mustafa Kamal saat berkunjung ke Tribun Pontianak, Jumat (23/8) (M Hilal/PKSFoto)

Pontianak -- Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal berkesempatan mengunjungi Harian Tribun Pontianak saat mengunjungi ibu kota Provinsi Kalimantan Barat itu, Jumat (23/8/2019).

Kedatangan Mustafa yang didampingi Ketua DPW PKS Kalbar Arif Joni disambut oleh Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak Ahmad Suroso beserta jajarannya.

Saat ditanya soal rencana pemindahan ibu kota, Mustafa mengatakan pada dasarnya PKS menyambut Kalimantan yang ditunjuk sebagai calon ibu kota baru. Namun, Mustafa memberikan catatan yang subtansial kepada pemerintah.

Mustafa meminta agar Pemerintah menempuh prosedur yang utuh termasuk gagasan pemindahan ibu kota dibahasa di DPR RI sehingga menghasilkan UU baru terkait pemindahan ibukota.

"Kelihatannnya pemerintah berjalan sendiri. Secara kelmbagaan kurang sehat kalau DPR hanya jadi tukang stempel. Ini demi kebaikan bersama," papar Mustafa.

Selain itu, papar dia, ia menyebut harus ada kajian yang lengkap terkait ruangan, keuangan negara, pemberdayaan SDM dan desain Indonesia ke depan harus utuh dan terpadu dalam penataan daerah.

"Pemerintah harus saling terkoordinasi. Jangan buat masalah yang tidak perlu. Dengan DPR RI belum ad pembicaraan sama sekali. Kita harap segera supaya DPR bisa mencermati," papar dia.

Soal rencana Kalimantan sebagai destinasi baru ibukota, Mustafa menyebut hal itu sebagai sebuah penghargaan besar untuk Kalimantan.

Mustafa lantas menjelaskan tujuan mengunjungi Pontianak untuk memberikan pembekalan kepada Anggota Dewan PKS terpilih se-Kalimantan Barat. Acara yang juga dihadiri oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ini dalam rangka konsolidasi dan memastikan setiap Anggota Dewan PKS menjalankan janji yang disampaikan saat kampanye.