Berita PKS

Reses ke Kalteng, Habib Aboe: Ada 15 Aduan Warga Terkait Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Kejati

02 Nov 2018 | 16:59 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS asal Dapil Kalteng, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (dok Humas PKS)

Palangka Raya (01/11) -- Komisi III DPR RI menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kalimantan Tengah (Kalteng) bagian dari Kunker Reses dengan bertemu mitra kerja seperti Kapolda, Kajati, BNP, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham beserta jajaran masing-masing.

“Ini adalah bagian dari kerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR,” kata Anggota Komisi III DPR RI asal Dapil Kalteng Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Palangka Raya, Kamis (1/11/2018) kemarin.

“Dalam Kunker reses seperti ini kami melakukan pengawasan implementasi kerja lapangan dari mitra kerja Komisi III. Kita melihat bagaimana eksekusi program yang telah disusun dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Selain itu kita juga banyak membahas kendala yang dialami oleh mitra kerja di lapangan. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depan,” sambung Habib Aboe.

Pada kesempatan itu, berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik dalam diskusi tersebut. Di antaranya, soal narkoba yang masih tingginnya peredaran obat terlarang itu di Kalteng.

“Khususnya untuk tiga kota yaitu Palangka Raya, Kota Waringin Barat, dan Kota Waringin timur. Kita ingin melihat kemajuan penanganan narkoba di tiga wilayah tersebut,” pintanya.

“Kita juga melihat kinerja Kajati Kalteng, misalkan saja penanganan dugaan korupsi pada pembangunan Bandara H M shidiq di Muara Teweh yang sejak 2010 belum kelar. Termasuk juga kita mengklarifikasi adanya 15 aduan masyarakat tentang pelanggaran disiplin di lingkungan kejati Kalteng,” papar politisi senior dari PKS ini.

Pada bidang keamanan, pihak Komisi III berdiskusi dengan Polda Kalteng, kenapa beberapa waktu terakhir kejahatan dengan kekerasan di wilayah Palangka Raya cenderung meningkat.

“Kami melakukan evaluasi atas tim reaksi cepat yang dibentuk oleh kepolisian diwilayah tersebut,” terang Habib Aboe.

Dengan kanwil kemenkumham kalteng Komisi III mendiskusikan mengenai overkapasitas lapas. Adanya pembangunan blok baru di Lapas Palangka Raya diharapkan akan dapat mengurangi problem tersebut.

“Kami juga mendiskusikan adanya warga lapas yang bunuh diri, kita mengevaluasi sistem pengawasannya, bagaimana hal ini bisa terjadi,” pungkas Habib Aboe.

Sumber: lintasparlemen.com