Rencana Impor Beras, Pemerintah Ingkari Janjinya

JAKARTA (8/5) –  Rencana impor beras yang dibuat pemerintah dengan alasan demi menjaga stok dan stabilitas harga beras menjelang puasa dan lebaran merupakan bukti kesiapan pemerintah untuk berbohong pada komitmennya menjalankan roda pemerintahan.  Pernyataan ini disampaikan anggota Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Dalam janjinya ketika masa kampanye presiden, pasangan Jokowi–JK mendeklarasikan tidak akan ada impor beras karena Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Namun nyatanya sekarang pemerintah mendeklarasikan kesiapannya untuk impor beras menjelang puasa.

“Kini melalui Kementerian Perdagangan, kok pemerintah sudah menyatakan kesiapan untuk impor beras, yang berarti pemerintah sudah menyiapkan kebohongan terhadap janji-janji yang sudah di lontarkan kepada masyarakat,” tukas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Pemerintah saat ini, lanjutnya, telah ini berancang-ancang akan melakukan impor beras, dengan alasan, Bulog tidak sanggup menyerap beras petani sesuai kebutuhan nasional. Target Bulog yang seharusnya menyerap 2,7 juta ton beras petani, ternyata hanya mampu memenuhi 20 persennya saja yakni sekitar 470 ribu ton.

Sudah 5 bulan di tahun 2015 ini Bulog gagal menyerap beras petani, terbukti dengan rendahnya persentase penyerapan di semester awal 2015. Padahal 6 bulan pertama itu panen raya, dimana Bulog berkesempatan menyerap beras petani minimal 65 persen. Sehingga sangat perlu dipertanyakan kinerja Bulog sebagai penyerap beras petani dan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi, mengapa serapan beras di semester awal tahun ini sangat rendah.

“Kami tidak ingin pemerintah mempermainkan data beras apalagi mempermainkan stok beras di lapangan yang membuat beras mahal apalagi hilang dipasaran,” serunya.

Permainan data dan pengkondisian lapangan suapaya beras langka diindikasi oleh Andi Akmal bisa saja dilakukan agar memiliki alasan kuat untuk melakukan impor beras. Karena impor beras ini cara yang sangat mudah untuk meraup keuntungan tanpa keluar keringat banyak.

Kemudian ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan ini mengatakan, tidak ada satupun rezim yang memerintah negara ini yang tidak impor beras. Impor beras sebenarnya tidak haram. Namun Andi menyarankan kalaupun diperlukan impor beras hanya diperbolehkan untuk kualitas premium saja.

“Pemerintah mesti mengupayakan, bagaimana bangsa ini memenuhi kebutuhan beras reguler yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia, dan tidak impor,” pungkasnya.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRRI