Berita PKS

Rayakan Ultah PKS, Sohibul Iman Kritik Pemerintah soal Penanganan Wabah Corona

25 Apr 2020 | 16:52 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (PKSFoto)

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyoroti penanganan wabah virus corona oleh pemerintah dalam pidatonya di acara Orasi Kebangsaan dan Kemanusiaan Milad ke-22 PKS, Rabu (22/4).

"Yang pertama adalah kemampuan kita sebagai bangsa dalam mengelola pandemi Covid-19 ini akan menentukan rute sejarah bangsa Indonesia di masa mendatang. Cara pandang kita melihat pandemi Covid-19 ini akan menentukan sikap dan respon kita dalam mengelolanya," ujar Sohibul.

"Jika kita memandang pandemi Covid-19 sebagai krisis besar yang membahayakan masa depan bangsa Indonesia maka kita akan sangat serius mempersiapkan diri dan memberikan respon kebijakan yang cepat, tepat dan akurat, juga sebaliknya," imbuh Sohibul.

Lambannya respons pemerintah saat ini, salah satunya karena tidak mampu melakukan testing secara massif, telah memunculkan kekhawatiran di mata dunia internasional.

"WHO bahkan secara terbuka memperingatkan kepada Pemerintah Indonesia akan ada kemungkinan terburuk bahwa Indonesia berpotensi menjadi episentrum baru wabah Pandemi Covid-19 di Asia. Peringatan ini harus jadi intropeksi bagi pemerintah dan kita semua," jelas Sohibul.

Selain itu, menurut Sohibul, poin kedua adalah terkait pengelolaan ekonomi di mana bangsa ini harus memiliki kesamaan pandang bahwa keberhasilan atau kegagalan yang didapat dalam memitigasi pandemi Covid-19 akan sangat menentukan nasib perekonomian nasional.

"Jangan pernah beranggapan bahwa warga negara yang meninggal dan terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi akan sejalan dan seiring dengan keberhasilan kita menyelamatkan nyawa warga kita. Selamatkan wekonomi Indonesia dengan menyelamatkan warga bukan dangan mengorbankan warga!" tegas Sohibul.

Sohibul sangat menyayangkan respons pemerintah yang justru berkebalikan. Pemerintah lebih memilih kepentingan-kepentingan ekonomi diatas kepentingan penyelamatan nyawa warganya.

Hal ini terlihat dari kebijakan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menagani Covdid-19 yang ternyata lebih diperuntukkan menangani dampak Covid-19 terhadap ekonomi daripada menekan penyebaran wabah itu sendiri.

Kebijakan lainnya dalam perubahan postur APBN 2020 yang lebih banyak digunakan sebagai stimulus ekonomi untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi bukan untuk memitigasinya.

"Di sinilah letak gagal paham pemerintah dalam menangani wabah pandemi Covid-19," sesal Sohibul.

Catatan ketiga yang disampaikan Sohibul adalah soal penataan demokrasi yang merupakan suatu titik balik penting. Fakta menunjukkan, seringkali krisis membuka dua kemungkinan, yaitu jatuhnya pemerintahan yang otoriter dan lahirnya pemerintahan yang demokratis atau sebaliknya bangkitnya pemerintahan yang otoriter dan matinya demokrasi.

"Para pendiri Republik ini telah memilih jalan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Dalam analisis kami Perppu No.1 tahun 2020 memberi jalan terbuka bagi lahirnya pemerintahan otoriter. Atas nama penyelamatan ekonomi Perppu tersebut memberi legitimasi benih-benih otoritarianisme melalui perundang-undangan," tandas Sohibul.

Tiga catatan yang Sohibul uraikan dalam orasinya merupakan sikap yang ingin ia tegaskan bahwa PKS tetap berada dalam semangat #PKSKokohBersatuMelawanCorona meskipun diluar pemerintahan.

"Catatan ini agar ada check and balance sehingga tata kelola pemerintahan semakin efektif dan berada dalam ketetatanegaraan yang benar serta menjamin berjalannya demokrasi," ujar Sohibul.

Sumber: JPNN

Berita Terkait