Rawan Longsor, PKS Minta Pemerintah Tinjau Ulang BTS Wadaslintang

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Jamaluddin (dok Humas PKS)
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Jamaluddin (dok Humas PKS)

Semarang (16/11) -- Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Jamaluddin meminta pemerintah meninjau ulang menara pemancar sinyal atau dikenal Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun PT Indosat di Kelurahan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

Menurut Jamal, menara ini menuai protes masyarakat karena dinilai rawan longsor dan membahayakan pemukiman warga. Menara sendiri di bangun di tengah pemukiman warga dengan ketinggian 100 meter. Kondisi tanah yang bergerak ditambah intensitas hujan yang mulai tinggi membuat ketakutan warga jika sewaktu-waktu bangunan roboh menimpa rumah mereka.

"Keselamatan warga sekitar BTS harus menjadi prioritas, saya berharap BMKG dan pemerintah terkait untuk meninjau langsung ke lokasi berdirinya BTS telpon seluler di Wadaslintang. Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan," ungkap Jamal usai menerima laporan protes warga Wadaslintang di Kota Semarang, Jumat (16/11/2018).

Dalam rapat warga masyarakat RT 03 RW 01 kelurahan Wadaslintang kecamatan wadaslintang membuahkan hasil menolak perpanjangan operasional kegiatan BTS dan meminta penghentian seluruh kegiatan operasional BTS serta pembongkaran fisik keseluruhan BTS.

Ia berpandangan, BTS tersebut harus diteliti kembali apakah sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau ditemukan ada unsur pelanggaran dari pihak prusahaan, maka pemerintah harus memenuhi keinginan warga sekitar,"tandasnya.

Saat meninjau langsung lokasi BTS berada, Jamal mengakui adanya potensi bahaya tersebut.

"Memang kontruksi tanahnya bergerak, dan rawan sekali longsor, dan dampak parahnya BTS setinggi 100 m itu, akan rubuh dan mengenai pemukiman warga, hal inilah yang menyebabkan warga merasa ketakutan dan was-was," pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.