PKS: Program Jokowi-JK yang Baik Didukung, Jelek Dikoreksi

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini

JAKARTA (19/10) -  Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini ikut berpendapat tentang situasi parlemen selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Jazuli Juwaini mengingatkan, salah satu tugas parlemen yakni mengawasi pemerintah.

 

"Tetapi bukan berarti semua langkah pemerintah harus dianggap salah. Konsekuensi partai berkoalisi dengan pemerintah ya harus mendukung kebijakan pemerintah," kata Jazuli Juwaini kepada Tribunnews.com. PKS, kata Jazuli Juwaini, sebagai partai oposisi juga bersikap objektif. Bila program pemerintah baik maka PKS akan mendukungnya. Sebaliknya, PKS akan mengkritisi bila tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

 

"Begitupun PKS berharap kepada fraksi-fraksi yang berkoalisi dengan pemerintah harus objektif jangan asal dukung. Kalau ternyata tidak pas ya harus berani mengkoreksi agar parlemen sebagai suatu lembaga bisa jelas peran dan fungsinya," kata Jazuli Juwaini.

Sedangkan, pengamat politik Hendri Satrio melihat keberhasilan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai di parlemen tidak dimanfaatkan pemerintah. Padahal, parlemen sangat bersahabat dengan pemerintahan Jokowi-JK. Hendri Satrio megungkapkan mayoritas semua program pemerintah tidak dipandang negatif oleh parlemen.

"Tapi ini tidak berbanding lurus dengan Jokowi. Terlalu lamban padahal sudah didukung parlemen. Contoh Menteri Perdagangan yang baru belum bisa menurunkan harga pokok dan Mentan belum bisa menunjukkan program ketahanan pangan," kata Hendri Satrio kepada Tribunnews.com. Hendri menuturkan Pemerintahan Jokowi masih memiliki waktu melakukan perbaikan yang kreatif dan inovatif. "Kalau dikasih point dua tahun pemerintahan Jokowi ya skala 100, pemerintahan dapat skor 60-70. Jangan Nawacita jadi Tawacita yakni diketawakan," kata Hendri Satrio.

Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, hilangnya daya kritis parlemen tak lepas dari ketatnya pemerintah Jokowi-JK menjaga konsistensi atas perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dijalankan. Pemerintah mempunyai skema kerja yang cukup rapi berhadapan dengan DPR yang terlalu sibuk memikirkan kalkulasi politik.

"Hasilnya DPR selalu tak berdaya berhadapan dengan pemerintah," ujar Lucius.

Pada saat bersamaan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tak bisa secara meyakinkan memberikan bukti atas kerja-kerja mereka. Ketika akan mengkritisi pemerintah, pada saat yang bersamaan mereka selalu gagal menunjukkan bahwa lembaga itu pantas mengkritik karena mereka belum bekerja dengan baik.

"Belum lagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etis yang membuat DPR sebagai institusi mengalami penggerusan kredibilitas di hadapan pemerintah yang berhasil menyedot simpati publik melalui program-programnya," jelas Lucius Karus

Sumber: www.Tribunnews.com