Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta - Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mendukung adanya penguatan kewenangan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski demikian, Mardani mengatakan penguatan kewenangan itu tidak perlu sampai memberi legal standing Bawaslu untuk membubarkan Partai Politik (Parpol).

"Penguatan Bawaslu diperlukan. Tapi hak membubarkan parpol tetaplah ada di Pengadilan. Karena membangun institusi tidak mudah," kata Mardani kepada detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

Dia mengatakan, bentuk penguatan kewenangan itu bisa berupa pemberian sanksi yang bisa dilakukan Bawaslu apabila menemui indikasi kecurangan sebelum atau selama jalannya proses pemilu. Pemberian sanksi, kata Mardani, bisa dibuat lebih akurat bagi partai politik yang melakukan pelanggaran.

"Disesuaikan saja dengan bobot kesalahannya. Bisa sanksi tidak ikut pilkada di daerah tersebut untuk waktu tertentu. Jika memang terkait pelanggaran pilkada. Jika terkait money politic bisa dalam bentuk diskualifikasi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat bersama Pansus RUU Pemilu. Dalam penguatan itu, Bawaslu mempunyai legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik.

"Saat ini pembubaran ada di tangan pemerintah. Ini jeruk makan jeruk. Partai pemenang bisa membubarkan partai lawannya," kata Jimly di gedung DPR, Jakarta, Senayan, Rabu (7/12/2016).