PKS Minta Pemkot Tak Naikkan PBB dan Kasih Diskon Pajak di Tahun 2022
SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang Suharsono dalam pandangan umum (PU) usai rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda Pembicaraan Tingkat I membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.
“Dalam rapat paripurna Senin (8/11/2021) malam disampaikan bahwa untuk pembangunan kota Semarang lebih baik, ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi 5,5% - 6%, target angka kemiskinan 4% - 4,3%, target pengendalian inflasi 2,7%+1, untuk APBD 2022 diproyeksikan Pendapatan daerah Rp 5,257 triliun,” kata Suharsono dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021) di Kota Semarang.
Lebih lanjut, Suharsono mengatakan pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,85 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 2,40 triliun.
“Kemudian untuk belanja sebesar Rp 5,45 triliun yang terdiri atas belanja operasional Rp 4,23 triliun, belanja modal Rp 1,16 triliun dan belanja tak terduga Rp 63,62miliar,” jelasnya.
Dengan target tersebut, Suharsono mengatakan sejumlah pos target pendapatan bisa dioptimalkan, salah satunya adalah PBB dan BPHTB.
“Beberapa tahun terakhir pendapat pajak PBB dan BPHTB mengalami realisasi melebihi proyeksi tahunan, sehingga kami meminta agar terus diupayakan diintensifkan kenaikanya namun harus tetap mempertimbangkan jangan sampai menaikan kewajiban pajak bagi masyarakat,” jelasnya.
Secara khusus, Suharsono juga mengapresiasi Pemkot Semarang yang memberi keringanan PBB kepada warga selama dua tahun ini disaat masa pandemi.
“Namun demikian kami berharap tahun 2022 masih diberi potongan atau diskon pajak kepada warga,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang ini.
Selain itu, Suharsono juga mengharapkan Pemkot Semarang bisa mengalokasikan anggaran infrastruktur hingga lahan pemakaman lebih besar.
“Mengingat 2020 ada refoccusing anggaran fisik atau infrastruktur, sehingga kami kami meminta agar anggaran infrastruktur yang menangani banjir dan jalan dialokasi lebih besar, selain itu kebutuhan pemakaman warga kedepan semakin besar sehingga kami meminta agar setiap tahun pemkot menganggarkan pengadaan lahan makam,” paparnya.
Sementara, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Semarang M Sifin Almufti juga memberikan masukan agar Pemkot menambah anggaran perbaikan untuk sekolah di Kota Semarang.
“Anggaran untuk perbaikan sekolah-sekolah kami mengharapkan ditambah, mengingat ini bukan saja meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus menjamin keselamatan pemakai sekolah,” kata pria yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Semarang ini.
Anggota fraksi PKS DPRD Kota Semarang, Jauhar Awaluddin juga menyampaikan sejumlah masukan, utamanya kaitan dengan Komisi A DPRD Kota Semarang, diantaranya Posyandu, Kelurahan dan Kecamatan.
“Kaitan dengan Posyandu, kami mengharapkan Pemkot menambah anggaran PMT, kegiatan Posyandu dan pengadaan alat-alat yang sudah tidak layak, untuk Kelurahan, kami mengharapkan Pemkot melakukan perbaikan kantor dan balai pertemuan, peningkatan fasilitas pelayanan, pengadaan computer atau laptop untuk staf IT kelurahan, dan kami mengharapkan ada penambahan alat cetak KTP elektronik di setiap kecamatan,” jelasnya.