Berita PKS

PKS : Masjid Berperan Besar Atasi Radikalisme, Bukan dengan Pengawasan

02 Dec 2019 | 15:11 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Sleman (01/12) — Anggota Komisi I DPR RI dan politisi PKS Sukamta meminta negara merangkul dan melibatkan masjid dalam program bela negara. Langkah ini dinilai efektif dibanding mengawasi masjid.

“Usai diundangkan, program bela negara harus diberi porsi karena bagaimanapun ini adalah program prioritas,” kata Sukamta di Hotel Merapi Merbabu, Sleman, Sabtu (30/11).

September lalu DPR mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tentang Pertahanan Negara yang secara garis besar mengatur tentang kegiatan bela negara.

Sukamta menyebut isu bela negara semakin marak usai Presiden Joko Widodo berbicara soal radikalisme dan diikuti langkah beberapa kementerian mengawasi masjid.

Menurut dia, mengawasi masjid sama saja memosisikan masjid sebagai pintu masuk radikalisme dan sarang penjahat.

“Kalau saya, daripada bikin ribut dan gaduh, maka libatkan saja masjid sebagai area dan media penyebaran konsep bela negara. Ini satu cara efektif,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini yakin ketika pengelola dan jemaah masjid ikut program bela negara akan lebih positif dan konstruktif dibandingkan negara terus berpikir negatif.

“Saya meyakini ketika seseorang sudah mendapatkan pelatihan bela negara, lambat laun namun pasti, akan muncul rasa cinta dan tidak ingin merusak negara,” lanjutnya.

Karena sudah diatur di UU, Sukamta meminta pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk pelaksanaannya. Ia berharap, jika memang program bela negara menjadi prioritas utama, maka seharusnya diberi porsi anggaran lebih besar.

Ia menyatakan program bela negara bukan semacam latihan semi-militer atau pegang senjata. Namun konsep program ini lebih fokus pada membangkitkan rasa cinta Tanah Air.

Bukan hanya di masjid, program ini juga akan diterapkan di mana-mana. “Seperti sekolah-sekolah melalui kurikulum, lalu melibatkan organisasi masyarakat, institusi dan pengurus keagamaan, dan institusi sosial yang ada. Semua masuk dan ikut terlibat,” katanya.


Berita Terkait