PKS Kritisi RAPD-P Maluku Tak Akomodasi Korban Banjir

Perubahan APBD 2014 Tidak Responsif Korban Bencana Way Ela

Ambon (18/8) - Lambannya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir bandang akibat jebolnya Waduk Way Ela, Desa Negeri Lima, menuai protes dari anggota DPRD Maluku asal Fraksi PKS, Saadiah Uluputty. Kepada wartawan (18/8), anggoota legislatif asal Negeri Lima tersebut menyebut penanganan banjir di Negeri Lima saat ini tidak ada.

"Pemerintah Provinsi lamban menangani rekonstruksi Negeri Lima. Pascabanjir hingga sekarang, penanganan yang dilakukan Peprov kurang progresif, jalan di tempat", protes Uluputty.

Ketidakseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menangani dampak bencana Way Ela di Desa Negeri Lima juga terlihat dalam postur Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2014. "Postur RAPBD Perubahan yang disampaikan Pemda belum akomodatif. Akomodasi terhadap penanganan bencana Way Ela tidak punya tempat", sebut Uluputty. 

Logika anggaran dalam Kebijakan APBD Perubahan 2014 yang menegaskan skala dan bobot pelayanan berbasis pada urgensi dan jangkauan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat masih belum berkoneksi dengan fakta. "Kebijakannya ingin menyelesaikan yang prioritas untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, tapi jabaran struktur anggaran tidak menjawab kebutuhan dimaksud. Salah satunya, masalah Negeri Lima tidak punya tempat di RAPBD Perubahan", tegasnya.

Uluputty mengamati, ada sejumlah mata anggaran yang tidak mendesak, namun dipaksakan untuk diakomodasi dalam Perubahan APBD. Misalnya sebut Uluputty, milyaran dana yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk muhibah investasi. "Kegiatan tersebut menyerap dana milyaran, namun kebutuhan masyarakat yang menjadi kebijakan prioritas diabaikan. Logika anggaran seperti ini yang perlu diluruskan", protes Uluputty.

Uluputty menilai, adanya revisi APBD dengan desain program yang masih belum berkoneksi, menjelaskan jika Pemprov belum menyentuh persoalan substansial yang terjadi di masyarakat Negeri Lima. "Pemprov perlu diingatkan, untuk menyelesaikan masalah rekonstruksi pascabencana. Ini persoalan substansial", ungkapnya lagi.

Uluputty memastikan dia akan mengawal revisi sejumlah program yang tidak fokus kepada kebutuhan substansial rakyat yang diusulkan Pemprov untuk dialihkan bagi rekonstruksi korban bencana Way Ela. "Porsi perhatian ke Negeri Lima harus segera diakomodasi. Maka, revisi perlu dilakukan dalam pembahasan KUA RAPBD Tahun 2014", tandas Uluputty.